Bahtiar: Keuangan Pemprov Sulsel Defisit, Salah satunya Akibat Temuan BPK

Trotoar.id, Makassar — Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin dalam SIdang paripurna DPRD Sulsel tentang nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Sulsel tentang APBD 2024 

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri ini prihatin akan situasi tersebut, yang mengakibatkan sulsel mengalami kebangkrutan.

“Saya haru sampaikan jika sampai saat ini Keuangan Sulsel mengalami defisit sebesar Rp1,5 Triliun sudah sudah mengalami kebangkrutan. Ibaratnya Saya ini menahkoda, kapal Sulsel sudah Hampir Tenggelam,” ujar Bahtiar dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel, Kemarin 

Apa lagi DIrjen Pemerintahan umum Dan Politik ini baru diamanahkan sebagai menjabat gubernur selama 37 Hari dan untuk menambal kebocoran dirinya mengaku dalam posisi sulit akibat warisan defisit APBD Rp 1,5 T dari Andi Sudirman. 

Bahtiar Optimis akan dapat mengembalikan kondisi keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan meski dirinya baru menjabar sebulan lebih 

“Saya Orang Bugis Makassar yang tidak akan lari dari tanggung jawab saya akan ambil upaya penyelamatan untuk mengembalikan kondisi keuangan Pemprov Sulsel,” ujarnya.

Terjadinya defisit anggaran lantaran, pemerintah provinsi, di era kepemimpinan Sudirman Sulaiman dalam penyusunan perencanaan APBD terjadi kekeliruan termasuk Perencanaan program yang tidak disesuaikan dengan porsi anggaran.

“Perencanaan program yang keliru bertahun-tahun, seperti Program lama itu perencanaan di langit uangnya tidak ada. Jadi defisit itu artinya tidak sesuai apa yang diomongin. Misalnya tulis APBD Rp 10,1 (triliun) yah defisit Rp 1,5 artinya aslinya uangmu hanya Rp 8,5 T kan itu berarti 1,5 tidak ada duitnya,” sebut Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan defisit keuangan pemerintah provinsi Sulsel juga terjadi lantaran adanya temuan BPK yang menyebabkan utang Dana Bagi Hasil menumpuk 

“Ini yang saya Uang untuk kabupaten Kota di klaim uang provinsi, Rp 850 miliar DBH kabupaten/kota, kan begitu. Kemudian ada utang dari tahun lalu sudah audit BPK, ini harus diluruskan,” jelasnya.

Dia menganalogikan APBD ini seperti halnya mengelola keuangan rumah tangga. Intinya lanjut Bahtiar, pengeluaran lebih besar ketimbang pemasukan.

“Ini uang ta’ 10 kita belanja lah tidak lebih 10, paling tidak kita ada saving. Kalau uang ta’ 10 tetapi belanja 15 itulah dimaksudnya kekurangan 5 berarti. Itulah yang dilakukan selama ini, numpuk sekarang,” pungkasnya.