Bahtiar: Keuangan Pemprov Sulsel Defisit, Salah satunya Akibat Temuan BPK

ANTI CIBOL
ANTI CIBOL

Kamis, 12 Oktober 2023 11:27

Penjabat gubernur Sulsle Bahtiar Baharuddin Berjabat Tangan Dengan Sekretariat DPRD Suslel M Jabir
Penjabat gubernur Sulsle Bahtiar Baharuddin Berjabat Tangan Dengan Sekretariat DPRD Suslel M Jabir

Trotoar.id, Makassar — Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin dalam SIdang paripurna DPRD Sulsel tentang nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Sulsel tentang APBD 2024 

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri ini prihatin akan situasi tersebut, yang mengakibatkan sulsel mengalami kebangkrutan.

“Saya haru sampaikan jika sampai saat ini Keuangan Sulsel mengalami defisit sebesar Rp1,5 Triliun sudah sudah mengalami kebangkrutan. Ibaratnya Saya ini menahkoda, kapal Sulsel sudah Hampir Tenggelam,” ujar Bahtiar dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel, Kemarin 

Apa lagi DIrjen Pemerintahan umum Dan Politik ini baru diamanahkan sebagai menjabat gubernur selama 37 Hari dan untuk menambal kebocoran dirinya mengaku dalam posisi sulit akibat warisan defisit APBD Rp 1,5 T dari Andi Sudirman. 

Bahtiar Optimis akan dapat mengembalikan kondisi keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan meski dirinya baru menjabar sebulan lebih 

“Saya Orang Bugis Makassar yang tidak akan lari dari tanggung jawab saya akan ambil upaya penyelamatan untuk mengembalikan kondisi keuangan Pemprov Sulsel,” ujarnya.

Terjadinya defisit anggaran lantaran, pemerintah provinsi, di era kepemimpinan Sudirman Sulaiman dalam penyusunan perencanaan APBD terjadi kekeliruan termasuk Perencanaan program yang tidak disesuaikan dengan porsi anggaran.

“Perencanaan program yang keliru bertahun-tahun, seperti Program lama itu perencanaan di langit uangnya tidak ada. Jadi defisit itu artinya tidak sesuai apa yang diomongin. Misalnya tulis APBD Rp 10,1 (triliun) yah defisit Rp 1,5 artinya aslinya uangmu hanya Rp 8,5 T kan itu berarti 1,5 tidak ada duitnya,” sebut Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan defisit keuangan pemerintah provinsi Sulsel juga terjadi lantaran adanya temuan BPK yang menyebabkan utang Dana Bagi Hasil menumpuk 

“Ini yang saya Uang untuk kabupaten Kota di klaim uang provinsi, Rp 850 miliar DBH kabupaten/kota, kan begitu. Kemudian ada utang dari tahun lalu sudah audit BPK, ini harus diluruskan,” jelasnya.

Dia menganalogikan APBD ini seperti halnya mengelola keuangan rumah tangga. Intinya lanjut Bahtiar, pengeluaran lebih besar ketimbang pemasukan.

“Ini uang ta’ 10 kita belanja lah tidak lebih 10, paling tidak kita ada saving. Kalau uang ta’ 10 tetapi belanja 15 itulah dimaksudnya kekurangan 5 berarti. Itulah yang dilakukan selama ini, numpuk sekarang,” pungkasnya.

Penulis : Upiq

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah07 Juli 2026 21:32
Diskominfo Bulukumba Monev Website Desa, Dorong Transparansi dan Transformasi Digital
BULUKUMBA, Trotoar.id — Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital. Melalui Dinas Pembe...
Daerah07 Juli 2026 21:30
Porsenijar PGRI 2026 Ledakkan Ekonomi Sidrap: Rp4,26 Miliar Berputar, Jalanan Lumpuh Diserbu 75 Ribu Pengunjung
SIDRAP, Trotoar.id — Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (Porsenijar) PGRI 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tak sekadar sukses sebagai ajang kompe...
Metro07 Juli 2026 16:20
Seleksi Transparan, Pimpinan BAZNAS Makassar 2026–2031 Fokus Digitalisasi dan Penguatan Data
Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar periode 2026–2...
Daerah07 Juli 2026 16:16
Bupati Barru Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Raih WTP ke-11 Berturut-turut
Barru, Trotoar.id — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menghadiri Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Barru dalam rangka penyampaian Rancanga...