Cegah Tindak Pidana Korupsi, KPK Lakukan Sosialisasi di Gedung DPRD

Trotoar.id, Makassar – Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta kepada Pemerintah kota Makassar dma DPRD untuk tidak asal memberikan dana hibah kepada sejumlah pihak 

Hal tersebut disampaikan Korsupgah KPK wilayah IV Harun Hidayat saat menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana Korupsi di gedung DPRD Kota Makassar.

“Iya salah satu yang kami diskusikan mengenai pemberian dana hibah, dimana pemberian dana hibah kepada lembaga tidak dapat dilakukan setiap tahun, kecuali mereka yang tertuang dalam Peraturan Menteri dalam negeri,” kata  Harun Hidayat

Harun pun menyebutkan jika bantuan hibah yang layak diberikan seperti bantuan dana Partai Politik, PMI, Dan lembaga negara yang diatur dalam peraturan pemerintah 

Untuk kelompok kelompok ormas itu tidak wajib setiap tahun mendapatkan dana hibah melalui APBD.

“Ormas atau yayasan serta kelompok masyarakat tidak wajib setiap tahun meraih bantuan dana hibah setiap tahunnya,” katanya 

Sementara itu ketua DPRD kota Makassar Rudianto Lallo mendukung sorotan KPK atas bantuan hibah, sehingga DPRD meminta kepada pemerintah kota untuk sebuah selektif dalam pemberian bantuan dana hibah 

“Iya itu menjadi salah satu sorotan KPK soal pemberian dana hibah, kita juga sudah meminta kepada Pemerintah untuk selektif untuk memberikan bantuan dana hibah, ” jelas Rudianto Lallo 

Hadir juga dalam sosialisasi pencegahan Korupsi oleh Korsupgah KPK Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Danny Pomanto beserta sejumlah anggota DPRD Kota Makassar