Prof. Zudan Arif Fakrulloh Hadiri Penyerahan LHP LKPP dan IHPS II Tahun 2023

Trotoar.id, Jakarta – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, turut serta dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada Senin, 8 Juli 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, para Menteri dan anggota Kabinet Indonesia Maju, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia.

Kepala BPK RI, Isma Yatun, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Indikator Hasil Pemeriksaan Sistem (IHPS) II Tahun Anggaran 2023 kepada Presiden Jokowi. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa LHP LKPP memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pada akhir Mei lalu, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa memperoleh predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang baik dan transparan.

“WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ujar Presiden.

Presiden juga memberikan apresiasi kepada BPK RI atas perannya yang signifikan dalam menjaga profesionalisme pemeriksaan keuangan negara.

Selain itu, Presiden menyoroti stabilitas ekonomi dan politik Indonesia di tengah tantangan global, seperti perang dagang dan perubahan iklim. 

Meskipun pertumbuhan ekonomi global melambat, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dengan inflasi yang terkendali.

Presiden kembali menegaskan perlunya aparat pemerintah untuk lebih lincah dan taktis dalam menghadapi tantangan global serta memanfaatkan peluang yang ada. 

Ia menekankan pentingnya fokus pada hasil yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan membawa kemajuan bagi negara.

“Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini,” katanya.

Meskipun telah ada kemajuan dalam deregulasi dan debirokratisasi, Presiden mengakui bahwa masih ditemukan kendala dalam regulasi yang tidak sinkron dan prosedur birokrasi yang rumit. 

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta berorientasi pada hasil, bukan hanya pada prosedur.

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi menyoroti masa transisi pemerintahan yang akan segera terjadi pada bulan Oktober 2024, di mana dia akan digantikan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

Presiden meminta dukungan dari seluruh komponen bangsa, termasuk BPK, untuk menjaga keberlanjutan dan memastikan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. (*)