Trotoar.id, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Juli 2024.
“Menjatuhkan hukuman pidana 10 tahun penjara kepada Terdakwa Syahrul Yasin Limpo, yang secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 12 e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP,” ucap Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh.
Selain hukuman penjara, SYL juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 300 juta dan uang pengganti sebesar Rp 14,1 miliar serta 30 ribu dolar Amerika.
Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama dua tahun. Apabila uang pengganti tidak mencukupi, maka harta benda SYL akan disita dan dilelang.
Dalam putusannya, majelis hakim meyakini bahwa SYL terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi serta pemerasan terhadap anak buahnya di Kementerian Pertanian (Kementan). Hakim menyebutkan bahwa SYL, sebagai Menteri Pertanian, telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Hakim juga menilai bahwa SYL seharusnya memahami perbedaan antara fasilitas resmi dan tidak resmi yang bisa digunakan oleh seorang menteri.
Dalih SYL dan tim pengacaranya mengenai pemberian mobil untuk anaknya, perekrutan cucunya sebagai honorer di Kementan, dan pembayaran biaya umrah bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Dalam putusannya, hakim mencatat hal-hal yang memberatkan SYL, seperti sikapnya yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan, tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik, tidak mendukung pemberantasan korupsi, serta menikmati hasil korupsi.
Komentar