Trotoar.id, Makassar – Sebanyak 40 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba periode 2024-2029 resmi dilantik hari ini, Senin (19/8/2024).
Pelantikan ini berlangsung khidmat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bulukumba, ditandai dengan pengucapan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Ernawaty.
Para wakil rakyat yang dilantik ini berasal dari lima Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Bulukumba.
Proses pelantikan dipimpin oleh H. Rijal, Ketua DPRD Bulukumba periode 2019-2024, dalam Rapat Paripurna DPRD.
Setelah prosesi pengucapan sumpah/janji, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Bulukumba, Andi Baso Bintang, mengumumkan dua pimpinan sementara DPRD Bulukumba yang akan menjabat selama proses pemilihan pimpinan definitif berlangsung.
Kedua pimpinan sementara ini adalah Dr. Supriadi dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Ketua Sementara, dan Fahidin HDK dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua Sementara.
Berbeda dari pelantikan sebelumnya, kali ini Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, atau yang akrab disapa Andi Utta, tidak menyampaikan sambutan pribadi.
Sebagai gantinya, Andi Utta membacakan sambutan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan dua poin utama yang harus menjadi perhatian para anggota DPRD yang baru dilantik.
Pertama, Mendagri menyoroti peran DPRD sebagai bagian integral dari Pemerintahan Daerah dalam sistem negara kesatuan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa kedudukan DPRD di Indonesia berbeda dengan lembaga legislatif di negara-negara federal, yang sering kali memiliki pemisahan kekuasaan yang lebih tegas hingga ke tingkat lokal.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang harus bermitra sejajar dengan kepala daerah.
Kedua, Mendagri mengingatkan bahwa setiap anggota DPRD dipilih melalui partai politik, berbeda dengan kepala daerah yang dapat maju melalui jalur independen. Kondisi ini menciptakan ikatan kuat antara anggota DPRD dan partai politik yang mereka wakili.
Namun, dalam menjalankan tugasnya, anggota DPRD diharapkan tetap dapat menjaga pola hubungan kemitraan dengan kepala daerah yang bersifat checks and balances, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Mendagri juga menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara DPRD dan Kepala Daerah dalam merespon cepat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat lokal.
Hal ini sangat penting terutama dalam mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional, termasuk Pilkada Serentak 2024, yang menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan rencana kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam penutup sambutannya, Mendagri menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada para Anggota DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan 2024-2029. Ia juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD periode 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasanya selama lima tahun terakhir.
Dengan amanah yang baru ini, diharapkan para anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik hingga akhir masa jabatan.
Semua elemen pemerintahan diharapkan dapat terus bersinergi untuk membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.
Komentar