Warga Perumahan Gubernur Bukit Graha Praja Sampaikan Aspirasi ke DPRD Sulsel Terkait Sertifikat Rumah

Trotoar.id, Makassar– Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ni’matullah Erbe, menerima aspirasi dari Forum Keluarga Besar Perumahan Gubernur Bukit Graha Praja di ruang kerjanya pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Dalam pertemuan tersebut, warga mengutarakan keluhan mereka terkait terblokirnya sertifikat rumah sebanyak 461 unit dan 714 sertifikat lainnya yang belum diterbitkan sejak tahun 2017.

Di hadapan Wakil Ketua DPRD Sulsel, para warga menyampaikan harapan agar DPRD Sulsel dapat memperjuangkan hak-hak mereka.

Mereka mengungkapkan bahwa permasalahan ini telah berlangsung lama tanpa adanya kejelasan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Warga kini sangat membutuhkan kepastian hukum terkait kepemilikan rumah mereka secara administratif.

Forum Keluarga Besar meminta agar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan membantu membuka blokir sertifikat yang telah terjadi bertahun-tahun, serta mendorong penerbitan sertifikat yang belum dikeluarkan hingga saat ini.

Mereka juga berharap agar DPRD dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Biro Aset atau Biro Hukum, serta Koperasi Toddopuli yang memiliki keterlibatan langsung dalam masalah ini.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erbe, menegaskan komitmennya untuk mendukung pemenuhan hak-hak masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya.

“Kami di DPRD Sulsel akan segera mengupayakan fasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN. Saya akan menyampaikan langsung masalah ini kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, untuk memastikan adanya langkah konkret dalam penyelesaian masalah ini,” ujar Ni’matullah.

Warga juga menegaskan bahwa sertifikat rumah adalah hak dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dan pihak terkait. Mereka menuntut keadilan dan transparansi dalam penyelesaian masalah ini.

Pertemuan ini dianggap sebagai langkah awal dalam perjuangan panjang warga untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Forum Keluarga Besar Perumahan Gubernur Bukit Graha Praja Indah Manggala berharap agar DPRD Sulsel segera mengambil langkah konkret guna memastikan bahwa semua pihak terkait dapat memberikan solusi yang nyata dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.