DPP di Desak Lakukan Investigasi Dugaan Manipulasi Pengusulan Calon Wakil Ketua DPRD Sulsel

Makassar, Trotoar.id – Polemik terkait pengusulan calon Wakil Ketua DPRD Sulsel periode 2024-2029 dari Partai Golkar semakin memanas. 

Desakan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) turun tangan melakukan investigasi semakin kencang, menyusul dugaan manipulasi yang terjadi dalam proses pengusulan nama-nama pimpinan tersebut.

Kisruh ini bermula dari rapat pleno DPD I Golkar Sulsel pada 27 Agustus 2024, di mana empat nama telah disepakati untuk diajukan ke DPP. 

Namun, dalam perkembangannya, nama Kadir Halid yang seharusnya menjadi salah satu calon Wakil Ketua DPRD Sulsel justru tidak diikutsertakan. 

Tiga nama yang dikirim ke DPP hanya mencakup Rahman Pina, Sofyan Syam, dan Ayu Andira.

Keputusan sepihak yang diambil oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe, ini menimbulkan protes keras dari sejumlah kader. 

Syahrir Cakkari, Wakil Ketua Bidang Hukum Golkar Sulsel, bahkan menyebut tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran hukum dan perilaku koruptif.

“Ini jelas merupakan tindakan melawan hukum. Mengubah hasil pleno tanpa melalui rapat ulang adalah tindakan koruptif dan manipulatif,” tegas Cakkari pada Minggu (8/9/2024).

Menurut Cakkari, keputusan tersebut tidak hanya melanggar aturan organisasi, tetapi juga mencederai rasa keadilan di antara para kader yang memiliki hak yang sama. 

Ia mendesak agar DPP segera membentuk tim investigasi guna menyelesaikan permasalahan ini dan mencegah konflik internal yang lebih besar.

“DPP harus memberikan perhatian khusus dan segera bertindak. Ini menyangkut kepatuhan terhadap aturan partai dan integritas organisasi,” lanjutnya.

Cakkari menekankan bahwa jika nama yang telah diputuskan dalam pleno tidak diusulkan ke DPP, hal ini bisa merugikan pihak terkait. 

Lebih jauh, tindakan semacam ini dapat merusak citra partai dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kader.

“DPP perlu segera turun tangan untuk memastikan bahwa aturan main partai dijalankan dengan konsisten, dan untuk menghindari masalah seperti ini di masa depan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Partai Golkar berhak mengisi kursi Wakil Ketua DPRD Sulsel periode 2024-2029 setelah berhasil memperoleh 14 kursi dalam Pemilu 2024, di bawah NasDem yang memperoleh 17 kursi. (*)