84 Anggota DPRD Sulsel Dilantik, Nikmati Beragam Fasilitas dan Tunjangan

Makassar, Trotoar.id – Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Zainuddin, secara resmi memandu pengucapan sumpah dan pelantikan 84 dari 85 anggota DPRD Sulawesi Selatan yang terpilih pada Pemilu 2024.

Pelantikan dan pengucapan sumpah berlangsung dengan khidmat, namun satu anggota terpilih tidak hadir dan belum dilantik.

Setelah resmi dilantik dan disumpah, para anggota DPRD Sulsel akan menikmati berbagai fasilitas dan tunjangan yang diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap tugas-tugas mereka sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif.

Tunjangan dan Fasilitas Menggiurkan

Anggota DPRD Sulsel berhak mendapatkan sejumlah tunjangan yang bernilai belasan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Di antaranya adalah tunjangan perumahan sebesar Rp 23 juta per bulan, serta tunjangan transportasi dan komunikasi yang mencapai Rp 19 juta per bulan.

Tidak hanya itu, mereka juga memperoleh asuransi kesehatan yang dibayarkan melalui anggaran Sekretariat DPRD Sulsel, memberikan perlindungan kesehatan penuh selama menjalankan tugas.

Fasilitas Lainnya

Selain tunjangan, anggota DPRD Sulsel juga mendapatkan fasilitas lain berupa pengadaan seragam dinas, yaitu Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) yang diberikan setiap tahunnya.

Pengadaan ini bertujuan untuk menunjang penampilan dan representasi para wakil rakyat dalam menjalankan tugas-tugas resmi mereka.

Anggaran untuk Kegiatan Pengawasan dan Reses

Tugas utama anggota DPRD Sulsel dalam hal pengawasan juga mendapat alokasi anggaran yang signifikan.

Kegiatan pengawasan APBD misalnya, dianggarkan sekitar Rp 78 juta. Selain itu, untuk kegiatan reses—salah satu agenda penting dalam menjaring aspirasi masyarakat—anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 282 juta per kegiatan.

Dengan berbagai tunjangan dan fasilitas yang disediakan, para anggota DPRD Sulsel diharapkan dapat menjalankan tugas mereka secara maksimal, mewakili aspirasi rakyat Sulawesi Selatan dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.