Kepala Samsat Makassar Diduga Kampanyekan Cagub Nomor 2, PJ Gubernur Sulsel Perintahkan Penyelidikan

Makassar, Trotoar.id – Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa pihaknya akan menelusuri dugaan keberpihakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kota Makassar terhadap salah satu pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Dugaan ini mencuat setelah beredar foto yang menunjukkan Kepala Samsat bersama dua orang lainnya di ruang kerjanya dengan latar belakang foto PJ Gubernur Sulsel, memegang kartu nama salah satu paslon.

“Kami telah menerima laporan mengenai dugaan ketidaknetralan ini dan saat ini sedang kami dalami. Investigasi mendalam akan segera dilakukan,” kata Prof. Zudan melalui pesan WhatsApp pada Senin (30/09/2024).

Prof. Zudan menegaskan, jika dugaan ini terbukti benar, pihaknya tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada Kepala Samsat Makassar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kewajiban mutlak yang harus dijaga, terutama dalam masa-masa krusial seperti Pilgub.

“Saya sudah menginstruksikan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera menindaklanjuti laporan ini. Kami juga akan bekerja sama dengan Bawaslu untuk memastikan setiap ASN tetap menjaga netralitasnya dalam Pilgub mendatang,” lanjutnya.

Selain dugaan keberpihakan, Kepala Samsat yang bernama Yarham Yasmin juga diisukan memiliki hubungan keluarga dekat dengan salah satu calon Wakil Gubernur Sulsel yang berasal dari Kabupaten Sidrap.

Hal ini menambah spekulasi tentang ketidaknetralan yang terjadi. 

Foto yang beredar tersebut memperlihatkan sejumlah kotak berisi kartu nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, yang berada di atas meja di ruang kerja Kepala Samsat.

Hingga saat ini, Yarham Yasmin belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya. 

Namun, beberapa pengamat politik menyarankan agar proses penyelidikan ini dilakukan secara terbuka dan transparan untuk menghindari potensi konflik di masyarakat.

“Kami berharap agar investigasi dilakukan dengan profesional dan netral. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pemilu,” ujar salah seorang pengamat politik Sulsel.

Kasus ini menjadi salah satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi pemerintah menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. 

Isu netralitas ASN terus menjadi sorotan, terutama dengan semakin dekatnya hari pencoblosan.