Presiden Mahasiswa UIN Alauddin: ASN, TNI, dan Polri Harus Menjaga Netralitas dalam Pilkada 2024

Makassar, Trotoar.id – Menjelang Pilkada 2024, Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fadil Musaffar, menekankan pentingnya netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Netralitas ini, kata Fadil, merupakan kunci untuk menjaga profesionalitas dan integritas aparatur negara, terutama dalam menjaga keadilan dalam proses demokrasi.

Menurut Fadil, ASN, TNI, dan Polri memiliki peran penting dalam pemilu, namun dengan tanggung jawab yang berbeda.

“TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih, sedangkan ASN memiliki hak untuk memilih tetapi dilarang keras menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat atau partai politik,” jelasnya, merujuk pada Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Ia juga mengingatkan bahwa sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN harus bekerja secara profesional tanpa terpengaruh kepentingan politik.

“Peran ASN adalah menjadi perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan nasional. Mereka harus bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Fadil.

Lebih lanjut, Fadil mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan di kalangan ASN.

“Kekuasaan yang melekat pada beberapa ASN, terutama terkait anggaran dan program pemerintah, sering kali dimanfaatkan untuk mengarahkan masyarakat kepada kekuatan politik tertentu. Hal ini sangat berbahaya bagi persatuan bangsa,” ungkapnya.

Beberapa larangan yang ditegaskan terhadap ASN, TNI, dan Polri meliputi keterlibatan dalam kampanye politik, baik secara langsung maupun melalui media sosial, menghadiri deklarasi calon, berpartisipasi dalam kampanye dengan atribut resmi, serta menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Selain itu, mereka juga dilarang menghadiri acara partai politik atau menyerahkan dukungan kepada kandidat tertentu, baik secara terbuka maupun tersembunyi.

Fadil berharap seluruh aparatur negara dapat bersikap adil dan profesional dalam menjaga netralitas selama proses Pilkada 2024.

Dengan begitu, demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan tidak mencederai kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Jika kita semua menjaga netralitas, maka kita akan memastikan Pilkada 2024 berlangsung dalam suasana damai, jujur, dan adil,” pungkas Fadil. (***)