Mahfud MD Apresiasi Ketegasan Amran Sulaiman Berantas KKN Kementan

Makassar, Trotoar.id — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi atas ketegasannya dalam memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kementerian Pertanian.

Salah satu pujian datang dari pakar hukum tata negara, Prof. Mahfud MD, yang menyoroti keberanian Amran dalam menindak tegas bawahannya yang terlibat suap.

Dalam unggahan di akun X-nya, @mohmahfudmd, Mahfud menyertakan cuplikan video Amran yang menjelaskan sanksi bagi PNS Kementan yang terbukti menerima fee proyek pengadaan.

Mahfud menyebut tindakan ini sebagai langkah yang seharusnya dilakukan oleh setiap pemimpin institusi pemerintah.

“Bagus. Harus begitu, Pak Menteri. Di institusi Pemerintah harus tegas, tidak boleh ada paranoid solidarity (solidaritas kalap),” tulis Mahfud, Sabtu (26/10/2024).

Mahfud menjelaskan bahwa “solidaritas kalap” sering kali membuat pelanggaran diabaikan demi melindungi nama institusi, yang justru mengakibatkan kasus-kasus korupsi cenderung ditutup-tutupi.

Ia memuji langkah Amran yang dinilainya tepat dalam menjaga integritas kementerian.

“Teruskan, Pak Mentan,” ucap Mahfud, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, sebagai dukungan pada Amran yang merupakan tokoh nasional asal Sulawesi Selatan.

Amran, yang juga menjabat Ketua IKA Unhas, sebelumnya mengambil langkah tegas dengan mencopot tiga stafnya yang terbukti menerima suap senilai Rp 10 miliar dari pengusaha. Ia bahkan menyatakan kemungkinan besar ketiganya akan dipecat.

“Tadi malam kami dapat laporan, pagi ini saya panggil dan dalam 5 menit langsung saya copot. Total suap yang diterima mencapai Rp 10 miliar, dan kasus ini sudah diproses secara hukum,” jelas Amran.

Amran menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah prioritas di Kementerian Pertanian, khususnya demi kepentingan petani dan keberlangsungan sektor pertanian.

Ia tidak akan memberikan ruang bagi praktik-praktik korupsi atau pemerasan di bawah kepemimpinannya.

“Kami akan menjaga lembaga ini agar bebas dari pelanggaran yang merugikan masyarakat dan petani,” tegas Amran.