Makassar, Trotoar id — Meski Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) dengan Nomor B:274/DPP/Golkar/IX/2024 tentang penetapan pimpinan DPRD Kabupaten Maros.
Surat tersebut tak kunjung diindahkan oleh DPD I Golkar Sulawesi Selatan dan DPD II Golkar Maros.
Surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadiah dan Sekjen Muhammad Sarmuji ini menunjuk Abdul Rasyid sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Maros.
Namun, meskipun SK tersebut sudah dikirimkan ke DPD I Golkar Sulsel dan diteruskan ke DPD II Golkar Maros, jabatan pimpinan DPRD yang menjadi hak Golkar belum juga disahkan dalam pelantikan.
Dalam prosesi pengambilan sumpah pimpinan DPRD Kabupaten Maros yang baru-baru ini dilaksanakan, Golkar sebagai partai pemegang kursi pimpinan justru tidak dilibatkan.
Situasi ini memicu polemik internal di tubuh Partai Golkar, terlebih dengan adanya dugaan manuver politik dari Ketua DPD II Golkar Maros yang diduga ingin mengangkat anaknya sendiri untuk mengisi posisi pimpinan DPRD.
Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Marsuki Wadeng, yang dihubungi terkait SK DPP tersebut, mengatakan jika Surat tersebut belum masuk di DPD I Golkar
“Belum ada suratnya Masuk dan sejak Jumat sore saya tinggalkan DPD I belum ada surat lantas, “ kata Marzuki Wadeng
Berbeda dengan DPD II Golkar Kabupaten Maros, yang memilih bungkam ketika dimintai klarifikasi terkait SK DPP Golkar bertanggal 20 September 2024.
Akibat tidak diindahkannya SK dari DPP, situasi internal Golkar di Maros semakin memanas, dengan banyak pihak yang mempertanyakan keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan DPD I dan DPD II Golkar.
Komentar