Pemprov Sulsel dan BI Tegaskan Komitmen Pengendalian Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

Bulukumba, Trotoar.id – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel di Aula Same Resort, Kabupaten Bulukumba, Senin (18/11/2024).

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kenaikan inflasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Acara ini dihadiri oleh anggota Forkopimda Sulsel, para bupati dan wali kota, serta pejabat OPD dari lingkup Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota.

Dalam pertemuan tersebut, fokus utama adalah penguatan ketahanan pangan melalui pemantauan neraca pangan, pengendalian harga, serta pengembangan kerja sama antar daerah (KAD).

Inflasi Sulsel: Tren dan Tantangan

Data BPS menunjukkan bahwa inflasi Sulsel pada Oktober 2024 mencapai 0,15% secara bulanan (month to month), dengan inflasi tahunan (year on year) sebesar 1,53%.

Sementara itu, inflasi tahun kalender (year to date) dari Januari hingga Oktober 2024 tercatat di angka 0,68%.

Delapan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sulsel, termasuk Makassar, Parepare, dan Palopo, menjadi perhatian utama dalam upaya stabilisasi harga.

Kepala BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, mengungkapkan bahwa komoditas seperti beras, hortikultura, dan perikanan terus menjadi faktor dominan dalam fluktuasi inflasi daerah.

“Beras dan bawang merah secara konsisten menjadi penyumbang inflasi utama, sehingga perlu penanganan strategis yang berkelanjutan,” jelasnya.

Langkah Strategis Pemprov Sulsel

Dalam HLM tersebut, Prof. Zudan menekankan pentingnya penguatan program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan pengembangan Mini Distribution Center (MDC) di seluruh kota IHK untuk memastikan stabilitas pasokan pangan menjelang Nataru.

Selain itu, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk merencanakan subsidi yang tepat sasaran jika diperlukan, serta mempercepat implementasi kebijakan closed loop hortikultura untuk menjaga efisiensi distribusi.

“Koordinasi dengan maskapai penerbangan juga menjadi prioritas guna mengantisipasi lonjakan permintaan tiket menjelang libur akhir tahun,” ujar Prof. Zudan.

Ia juga mengingatkan kepala daerah untuk menerapkan manajemen risiko dalam program pengendalian inflasi, termasuk risiko operasional, likuiditas, hukum, dan reputasi.

Program Pengendalian Inflasi End-to-End

Rizki Ernadi Wimanda memaparkan bahwa BI telah menginisiasi program pengendalian inflasi berbasis end-to-end. Program ini mencakup tiga tahap utama:

1. Hulu – Mendorong penerapan closed loop dan digitalisasi pertanian.
2. Distribusi – Melanjutkan program SIPEPPA dengan melibatkan asosiasi ritel untuk efisiensi distribusi di Makassar, Gowa, Maros, dan Pangkep.
3. Hilir – Memperluas jangkauan MDC pada kota-kota IHK yang belum menerapkannya.

Ia juga menyoroti empat poin utama sebagai rencana tindak lanjut:

Menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pada komoditas penyumbang inflasi.

Mengoptimalkan koordinasi TPID dengan maskapai penerbangan.

Mempercepat pembentukan closed loop hortikultura.

Memperluas MDC di wilayah prioritas.

“Komitmen kuat Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Prof. Zudan sangat penting dalam pengendalian inflasi, dan kami siap memberikan dukungan penuh bersama seluruh pemangku kepentingan,” tegas Rizki.

Koordinasi yang Kuat untuk Stabilitas Ekonomi

HLM TPID ini menjadi momentum strategis dalam memastikan Sulsel siap menghadapi tantangan inflasi jelang akhir tahun.

Dukungan kolaboratif antara pemerintah, BI, dan stakeholder lainnya diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.

Dengan langkah-langkah konkret yang telah disepakati, Sulsel optimistis mampu mengelola inflasi secara efektif, menjadikan Nataru sebagai momen perayaan yang stabil dan aman bagi seluruh masyarakat.