Wali Kota Makassar Bahas Pengawasan Program MBG dan Urban Farming dengan BPKP Sulsel

Makassar, Trotoar.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (13/3).

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta inisiatif urban farming sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan di Makassar.

Kedatangan Munafri disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Mohamad Risbiyantoro, didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2, Muh. As’af, serta pejabat BPKP lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan pentingnya pemanfaatan Program MBG secara optimal.

Ia menyoroti bahwa pengadaan bahan pangan harus mengutamakan pemasok lokal untuk memastikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Daerah diminta menyiapkan MBG dan mengambil peluang, karena anggarannya berasal dari pusat. Presiden Prabowo menekankan agar program ini dimanfaatkan dengan baik. Pengadaan tendernya harus mengutamakan pemasok lokal,” jelas Munafri.

Selain itu, urban farming menjadi fokus utama dalam diskusi sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan di tengah meningkatnya permintaan akibat Program MBG.

Munafri menilai, pertanian di lahan sempit dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

“Kami di Pemkot mulai mendorong urban farming agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Permintaan bahan pangan yang tinggi bisa memicu inflasi, sehingga harus diantisipasi. Kami akan memanfaatkan lahan kosong untuk produksi pangan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Mohamad Risbiyantoro, menyambut baik inisiatif yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar.

Ia menilai bahwa urban farming dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan lokal.

“Potensi pertanian di perkotaan harus dioptimalkan agar tidak terjadi lonjakan harga akibat peningkatan permintaan MBG. Ketersediaan bahan pangan harus dijaga agar tidak berdampak pada inflasi,” ujarnya.

BPKP sendiri memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Program MBG, termasuk dalam aspek ketersediaan bahan pangan, manajemen sumber daya, hingga tata kelola keuangan.

Dengan adanya sinergi antara Pemkot Makassar dan BPKP, diharapkan program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.