Makassar, Trotoar.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah menjadi topik hangat dalam diskusi bertajuk “Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Media”, yang digelar dalam acara Ramadan Project Fest di Makassar, Jumat (14/3/2025).
Diskusi ini menghadirkan berbagai tokoh media dan pejabat, membahas dampak pemangkasan anggaran terhadap industri pers serta mencari solusi agar sektor ini tetap berkelanjutan.
Diskusi yang dipandu oleh Tenri Burhan ini menghadirkan Dr. Syamsu Rizal MI, S.Sos., M.Si., atau yang akrab disapa Deng Ical, Anggota Komisi I DPR RI.
Dalam paparannya, Deng Ical menyebut efisiensi anggaran sebagai langkah berani yang mengubah kebiasaan dalam tata kelola keuangan negara.
“Efisiensi ini langkah berani yang mengubah habit di masyarakat. Namun, media justru terdampak karena masih dipandang sebagai sektor nonelementer, bukan bagian dari belanja investasi negara seperti pendidikan atau kesehatan,” ungkapnya.
Deng Ical menegaskan bahwa industri media seharusnya masuk dalam kategori belanja investasi dalam APBN agar mendapatkan prioritas pendanaan.
“Media perlu diakui sebagai investasi jangka panjang karena dampaknya terhadap masyarakat baru terlihat dalam 5-10 tahun ke depan. Bukan sekadar anggaran yang dipertanggungjawabkan secara administratif,” tegas mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulsel, Ilham Husein, menyatakan bahwa media, sebagai bagian dari UMKM, juga terdampak kebijakan efisiensi.
“Media juga bagian dari ekosistem UMKM, banyak kehidupan bergantung di sini. Kami berharap pemerintah memberi perhatian khusus, karena pers adalah garda terdepan informasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulsel, Hajriana Ashadi, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi di Sulawesi Selatan telah memangkas anggaran hingga Rp112 miliar, yang berdampak signifikan pada industri media.
“Pemerintah perlu lebih selektif dalam memilih mitra media. Harus yang sudah terverifikasi agar kerja sama lebih efektif,” katanya.
Praktisi media sekaligus Wakil Direktur Bisnis dan Marketing Herald.id, Ramah Prayeska, menyebut bahwa hampir 70 persen pendapatan media berasal dari iklan pemerintah, sehingga efisiensi anggaran sangat berpengaruh pada keberlangsungan bisnis media.
“Sisanya, 30 persen, bergantung pada inovasi media sendiri, seperti Google AdSense dan YouTube. Tapi, apakah semua media bisa bertahan dengan model bisnis seperti ini?” tanyanya.
Dampak pemotongan anggaran juga dirasakan hingga tingkat kecamatan. Camat Panakkukang,
Muhammad Ari Fadli, menjelaskan bahwa sejak tahun lalu, anggaran kerja sama media di setiap kecamatan hanya sebesar Rp50 juta.
“Media dan pemerintah itu satu kesatuan. Peran media dalam mempublikasikan kinerja pemerintah tetap sangat penting, meskipun anggaran terbatas,” tuturnya.
Kepala Bidang Kominfo Makassar, Isnaniah Nurdin, menambahkan bahwa meskipun anggaran berkurang, pemerintah tetap berkomitmen menjalin kerja sama dengan media yang memenuhi standar verifikasi Dewan Pers.
Diskusi ini mencerminkan kegelisahan industri media yang terdampak pemangkasan anggaran, namun juga menjadi momentum untuk mendorong kebijakan baru.
Para peserta berharap Komisi I DPR RI dapat memperjuangkan agar industri media masuk dalam kategori investasi nasional, sehingga keberlanjutannya lebih terjamin di masa depan.
Komentar