Wali Kota Makassar dan BPJS Kesehatan Bahas Optimalisasi JKN, Targetkan 80% Kepesertaan Aktif

Makassar, Trotoar.id– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Makassar, Muhammad Aras, di ruang rapat wali kota pada Rabu (26/3/2025).

Pertemuan ini membahas optimalisasi kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan strategi untuk meningkatkan jumlah peserta aktif hingga mencapai target minimal 80% pada tahun 2025.

Dalam paparannya, Muhammad Aras mengungkapkan bahwa dari total 1,48 juta penduduk Makassar, sebanyak 1,46 juta orang (98,9%) telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 203 ribu peserta dibiayai oleh Pemerintah Kota Makassar, sementara 291 ribu lainnya mendapat subsidi dari pemerintah pusat.

Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya angka kepesertaan aktif.

Saat ini, hanya 79% peserta yang statusnya aktif, artinya masih ada peserta yang tidak membayar iuran secara rutin.

“Diharapkan pada tahun 2025, minimal 80% peserta harus aktif agar program ini tetap berjalan optimal,” jelas Aras.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemkot dalam mendukung keberlanjutan program JKN.

Menurutnya, strategi edukasi dan sosialisasi harus diperkuat agar masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif.

“Kami akan mengintensifkan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk media sosial, pertemuan warga, dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan. Kami juga akan mengkaji kemungkinan dukungan tambahan bagi kelompok rentan serta skema insentif bagi peserta mandiri agar mereka lebih mudah memenuhi kewajiban iurannya,” kata Munafri.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perbaikan sistem administrasi agar data kepesertaan tetap valid. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kendala akses layanan kesehatan akibat data yang tidak diperbarui.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut menyoroti kendala yang sering dialami peserta BPJS Kesehatan, terutama terkait tunggakan iuran akibat perubahan status keluarga.

“Banyak masyarakat yang mengeluhkan tunggakan BPJS Kesehatan setelah bercerai. Mereka tidak segera memperbarui data Kartu Keluarga, sehingga iuran tetap mengacu pada data lama. Akibatnya, muncul kebingungan mengenai siapa yang harus membayar iuran,” ujarnya.

Aliyah menegaskan bahwa diperlukan mekanisme pembaruan data yang lebih jelas agar perceraian dan perubahan status keluarga tidak menghambat akses terhadap layanan kesehatan.

Munafri berharap dengan sinergi antara Pemkot Makassar dan BPJS Kesehatan, target minimal 80% peserta aktif dapat tercapai pada 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Makassar dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah dan tanpa hambatan administratif. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan di kota ini,” tutupnya.