Makassar, Trotoat.id — Pemerintah Kabupaten Bulukumba menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (10/4/2025).
Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor BPK Sulsel di Makassar.
Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf menyerahkan langsung dokumen LKPD kepada Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, dan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).
Turut mendampingi, Wakil Ketua DPRD Bulukumba Syahruni Haris, Sekda Muh Ali Saleng, serta sejumlah pejabat dari Pemkab Bulukumba dan BPK Sulsel.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Andi Utta itu menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyebut, penyusunan laporan keuangan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari upaya untuk memastikan setiap anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan utama bukan hanya menyusun laporan yang rapi, tapi bagaimana setiap rupiah dalam APBD benar-benar dirasakan masyarakat. Ini soal dampak,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Bulukumba terus berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan dengan prinsip efisiensi dan orientasi pada hasil.
Setiap program, menurutnya, harus dilaksanakan berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
“Kegiatan harus tuntas, berkualitas, dan tidak asal-asalan. Pemerintahan ini harus jauh dari pola pikir proyek oriented,” sambungnya.
Andi Utta juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar siap dan kooperatif dalam menyambut proses audit terinci dari BPK.
Ia berharap proses pemeriksaan dapat menjadi ruang evaluasi dan bimbingan bersama untuk perbaikan pengelolaan keuangan ke depan.
“Kalau ada kendala dalam pendapatan, belanja, atau aset, kami terbuka terhadap masukan dan arahan BPK. Ini bagian dari proses tumbuh bersama untuk pemerintahan yang lebih baik,” tutupnya.
Penyerahan LKPD ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bulukumba dalam menjaga transparansi fiskal dan mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK secara konsisten.
Komentar