Pemprov Sulsel dan Kemenkumham Percepat Legalitas Koperasi Merah Putih, Target Rampung Juni 2025

Makassar, Trotoar.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel bergerak cepat mempercepat proses legalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Sulsel.

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menerima Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut dibahas strategi percepatan pengesahan koperasi, termasuk pemetaan distribusi notaris di seluruh kabupaten/kota.

“Pembentukan koperasi ini mensyaratkan akta pendirian dari notaris dan Surat Keputusan pengesahan dari Kemenkumham. Kami memastikan proses ini berjalan cepat, tepat, dan tanpa celah untuk dimainkan,” ujar Jufri.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 734 notaris di Sulsel, dan telah dilakukan pemetaan untuk memastikan distribusi merata.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari penumpukan notaris di wilayah tertentu dan mempercepat pelayanan.

“Pak Kakanwil telah menyusun strategi agar semua kabupaten/kota mendapatkan layanan yang sama. Ini penting agar tidak terjadi keterlambatan karena faktor geografis,” tambahnya.

Jufri juga menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas jika ada oknum yang mencoba mempermainkan proses legalisasi koperasi.

“Jika ada yang coba-coba menyalahgunakan wewenang atau menambahkan syarat di luar ketentuan, akan jadi sasaran audit inspektorat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung penuh program nasional ini.

Ia menjelaskan bahwa proses pengesahan akta koperasi kini hanya memerlukan waktu tujuh menit, asalkan dokumen yang dibutuhkan lengkap.

“Cukup lima dokumen wajib: berita acara musyawarah desa atau kelurahan, berita acara rapat pendirian, daftar hadir kedua acara, serta fotokopi KTP dan KK pengurus dan pengawas,” urainya.

Hingga pertengahan Mei 2025, Kemenkumham Sulsel telah mengesahkan 78 koperasi Merah Putih.

Targetnya, 100 persen koperasi telah mengantongi legalitas resmi sebelum akhir Juni 2025.

Program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian ekonomi desa dan kelurahan.

Di tingkat daerah, program ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mengurangi pengangguran, serta menekan angka kemiskinan di wilayah perdesaan dan terpencil.

Pemprov Sulsel pun mengimbau seluruh pemerintah desa dan kelurahan segera mengajukan pembentukan Koperasi Merah Putih demi mendukung pemulihan ekonomi rakyat secara merata.