Makassar, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan menyepakati pentingnya penguatan kolaborasi dalam penanganan isu-isu hak asasi manusia (HAM).
Hal ini mengemuka dalam kunjungan silaturahmi Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Daniel Rumsowek, ke Balai Kota Makassar, Selasa, 27 Mei 2025.
Ia disambut langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak dapat dilakukan secara sektoral semata, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Masalah HAM di perkotaan seperti Makassar harus kita hadapi secara kolektif. Butuh kerja sama lintas instansi agar setiap bentuk pelanggaran bisa direspons cepat dan tepat,” ujar Munafri.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen menyediakan ruang partisipatif bagi masyarakat dan lembaga terkait untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan penyelesaian isu HAM.
“Kami membuka diri untuk sinergi yang lebih kuat. Harapannya, ada keterbukaan dan kerja sama yang erat agar hak-hak masyarakat benar-benar terlindungi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Daniel Rumsowek, yang baru menjabat sejak 19 Maret 2025, menyampaikan kesiapan lembaganya dalam mendukung penegakan HAM di Makassar dan wilayah kerja lainnya yang kini juga mencakup Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Kemenkumham hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, pemantau, sekaligus pencari solusi atas persoalan-persoalan HAM yang dihadapi masyarakat,” jelas Daniel.
Ia menekankan bahwa lembaganya secara aktif menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM serta terus mengevaluasi kinerja pelayanan HAM di berbagai daerah.
“Kami tengah menjalankan sejumlah program prioritas, seperti penyediaan satu juta sertifikat HAM dan pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat rentan. Tahun ini, target kami mencakup lebih dari seribu penerima manfaat,” ungkapnya.
Menutup pertemuan, Daniel mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan sinergi, memperluas kanal pelaporan masyarakat, serta memperkuat upaya perlindungan hak-hak dasar warga.
“Setiap laporan akan kami tindaklanjuti dengan langkah nyata. Keterbukaan dan kolaborasi adalah kunci perlindungan HAM yang efektif ke depan,” tegasnya.