Wagub Sulsel Tegaskan Komitmen Perluas Akses Keuangan hingga Pelosok Desa

Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, saat menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Moch. Muchlasin, bersama jajaran di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 10 Juni 2025.

Pertemuan tersebut membahas sinergi strategis antara Pemprov Sulsel dan OJK dalam mendorong program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dinilai telah menjadi model nasional dalam pengembangan inklusi keuangan berbasis lokal.

“Kami ingin memastikan masyarakat di seluruh pelosok Sulsel, termasuk di desa-desa terpencil, bisa mengakses layanan keuangan yang aman dan produktif, seperti tabungan digital, pinjaman usaha, hingga proteksi asuransi,” tegas Fatmawati.

Fatmawati menekankan, program inklusi keuangan tidak hanya soal ketersediaan layanan, tetapi juga harus menyasar peningkatan literasi keuangan masyarakat, penguatan infrastruktur digital, serta menjangkau pelaku ekonomi kecil seperti petani, nelayan, dan UMKM.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa digitalisasi keuangan harus menjadi solusi bagi pemerataan layanan keuangan, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di wilayah dengan keterbatasan akses dan jaringan.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin menegaskan bahwa TPAKD hadir sebagai forum lintas instansi di daerah untuk mempercepat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menyebut pendekatan SIKOKO – sinergi, komitmen, dan konsistensi – sebagai kunci keberhasilan program ini di Sulsel.

“Kami mendorong inovasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik lokal, termasuk penguatan ekonomi berbasis pertanian, pengembangan keuangan syariah, dan digitalisasi transaksi di desa-desa,” ujarnya.

Muchlasin juga mengapresiasi peran aktif Pemprov Sulsel dalam mendorong kinerja TPAKD yang dibuktikan dengan raihan TPAKD Award 2025, sebagai bentuk pengakuan atas capaian nyata dalam inklusi keuangan daerah.

OJK turut memaparkan data perkembangan sektor jasa keuangan Sulsel per Maret 2025. Total aset perbankan tercatat Rp204,99 triliun, tumbuh 5,91 persen (yoy).

Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp137,34 triliun (tumbuh 6,55 persen), dan penyaluran kredit mencapai Rp165,78 triliun atau naik 3,76 persen.

Rincian kredit produktif tercatat sebesar Rp83,39 triliun, sementara kredit konsumtif menyentuh angka Rp76,89 triliun.

Di sisi lain, jumlah investor pasar modal mencapai 409.932 investor, naik 19,15 persen dari tahun sebelumnya, dengan total transaksi saham senilai Rp6,09 triliun.

Pemerintah Provinsi Sulsel bersama OJK menyepakati untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat dan inklusif.

Dengan potensi besar di bidang pertanian dan UMKM, Sulsel diyakini dapat menjadi provinsi percontohan dalam adopsi layanan keuangan digital di kawasan timur Indonesia.

Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting, seperti Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Budi Susetiyo, Kepala Divisi Edukasi dan Pelindungan Konsumen Amiruddin Muhidu, serta Analis Divisi Indra Natsir Dahlan.

Sementara dari Pemprov Sulsel hadir Plt Kepala Biro Ekonomi Pembangunan dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).(*)