Pemkot Makassar Targetkan 45 Ribu Pekerja Tambahan Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025

Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menargetkan penambahan 45 ribu pekerja sebagai peserta baru dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) tahun 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 62 persen, sekaligus memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal, termasuk RT/RW, tenaga honorer, kader posyandu, petugas keagamaan, hingga kelompok rentan lainnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, I Nyoman Hary Sujana, menyampaikan bahwa saat ini cakupan perlindungan pekerja di Kota Makassar sudah mencapai 51 persen, namun masih terdapat sekitar 45 ribu pekerja yang belum terlindungi dan menjadi prioritas perluasan tahun ini.

“Makassar ini progresnya luar biasa. Target kita tahun ini 62 persen. Jadi masih ada sekitar 45 ribu pekerja lagi yang perlu kami lindungi melalui Jamsostek,” ujarnya saat audiensi dengan Wali Kota Makassar, Senin (16/6/2025).

Perlindungan yang diberikan mencakup jaminan kecelakaan kerja, kematian, hingga beasiswa pendidikan bagi anak peserta.

Jika terjadi kecelakaan kerja, peserta mendapatkan pengobatan tanpa batas biaya dan santunan maksimal, termasuk beasiswa dua anak hingga jenjang kuliah. Untuk kematian biasa, peserta berhak menerima santunan Rp42 juta.

“Sudah ada 100 pekerja yang meninggal dunia karena sebab alami dari total 35.422 peserta. Kami siapkan santunan Rp4,2 miliar yang rencananya akan diserahkan langsung oleh Pak Wali Kota,” tambah Nyoman.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Nielma Palamba, mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar secara konsisten mengimplementasikan Instruksi Presiden sejak 2017 untuk memberikan perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh.

“Jumlah total pekerja yang sudah terlindungi per hari ini mencapai 236.791 orang, termasuk ASN, RT/RW, non-ASN, dan pekerja sektor informal,” jelas Nielma.

Di antaranya terdapat:

11.000 non-ASN Pemkot Makassar

6.004 RT/RW

Ribuan kader posyandu, petugas keagamaan, dan masyarakat miskin ekstrem

Untuk RT/RW yang baru terpilih pada tahun 2025, data akan langsung diperbarui agar tetap terlindungi.

“Dananya sudah tersedia. Tinggal menyesuaikan data RT/RW baru hasil pemilihan. Perlindungan tidak akan terputus,” ujarnya.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan dukungan penuh terhadap perluasan program Jamsostek.

Ia menilai bahwa jaminan sosial bagi seluruh lapisan pekerja adalah bagian dari kebijakan inklusif untuk menciptakan kota yang adil, sejahtera, dan tangguh terhadap risiko sosial-ekonomi.

“Ini bukan hanya soal perlindungan, tapi tentang kepastian dan keberpihakan pada rakyat, khususnya pekerja sektor informal dan rentan,” tegas Munafri.