Sulsel Finalisasi Roadmap Perhutanan Sosial, Sekdaprov Jufri Rahman Dorong Sinergi Daerah

Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmen terhadap program nasional perhutanan sosial sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

Hal ini diwujudkan melalui Workshop Finalisasi Roadmap Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sulsel, yang digelar di Hotel Maxone Makassar, Selasa (17/6/2025).

Workshop ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, dan dihadiri oleh para kepala OPD kabupaten/kota, stakeholder kehutanan, hingga Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) yang menjadi mitra pelaksana utama program ini di lapangan.

Jufri Rahman: Perhutanan Sosial Bukan Sekadar Akses, Tapi Solusi Pembangunan Berbasis Masyarakat

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menegaskan bahwa program perhutanan sosial bukan hanya upaya memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan, tetapi juga merupakan strategi nyata menghadirkan keadilan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung kemandirian pangan daerah.

“Perhutanan sosial adalah ruang hidup dan ruang usaha bagi masyarakat yang harus difasilitasi oleh pemerintah melalui kolaborasi lintas sektor. Ini tidak bisa dikerjakan sendiri,” ujarnya.

Jufri mengajak seluruh pihak, khususnya di tingkat kabupaten/kota, untuk mengintegrasikan roadmap ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa regulasi nasional seperti UU Cipta Kerja, PP Nomor 23/2021, dan Perpres Nomor 28 Tahun 2023 menjadi pijakan kuat untuk mempercepat eksekusi program.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulsel hingga Desember 2024, telah terbit 921 izin perhutanan sosial yang mencakup total luasan 221.535,44 hektare.

Program ini melibatkan 597 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan lebih dari 69.000 kepala keluarga di berbagai wilayah Sulsel.

“Ini adalah capaian besar. Tapi tantangan ke depan adalah bagaimana kelompok-kelompok ini bisa naik kelas dan berdaya saing lewat penguatan usaha kehutanan masyarakat,” ungkap Jufri.

Ia berharap roadmap yang difinalisasi ini dapat menjadi panduan implementatif di tingkat daerah, baik untuk penyusunan program OPD maupun penganggaran di tingkat lokal.

Pelaksana Harian Kadis LHK Sulsel, Kasman A. Abidin, menyampaikan bahwa forum ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar perhutanan sosial menjadi motor penggerak ketahanan pangan dan ekonomi inklusif.

“Dulu masyarakat kesulitan mengakses hutan negara. Sekarang, lewat skema perhutanan sosial, akses itu difasilitasi dan dilegalkan. Ini perubahan paradigma yang harus kita dukung bersama,” jelasnya.

Kasman juga menegaskan pentingnya peran pendamping di tingkat desa, lurah, hingga OPD teknis kabupaten/kota untuk mendampingi kelompok perhutanan sosial agar mampu tumbuh sebagai pelaku ekonomi yang mandiri.

“Peran pendamping dan fasilitator sangat krusial. Mereka adalah jembatan antara regulasi pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat hutan,” tegasnya.

Melalui finalisasi roadmap ini, diharapkan pengembangan perhutanan sosial di Sulsel tidak hanya terfokus pada pemberian izin, tapi juga pada peningkatan nilai tambah, akses pasar, permodalan, dan integrasi dengan program-program pembangunan lainnya.

Program ini juga diharapkan menjadi pilar ekonomi hijau yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem hutan secara lestari.