Pemicu Kemacetan, Pemkot Makassar dan Ditlantas Polda Sulsel Sepakat Tindak Tegas Parkir

Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel menyatakan komitmennya untuk menertibkan parkir sembarangan yang menjadi penyebab utama kemacetan di sejumlah titik strategis Kota Makassar.

Kolaborasi ini ditandai dengan audiensi yang dilakukan di Balai Kota Makassar, Rabu (25 Juni 2025), antara Wali Kota Munafri Arifuddin dan jajaran Ditlantas Polda Sulsel.

Dalam pertemuan tersebut, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulsel, Kompol Dr. Mariana Taruk Rante, memaparkan hasil survei lapangan yang menunjukkan kemacetan kronis di beberapa kawasan, seperti Jalan Boulevard (depan Hotel Miko dan Mall MP), Jalan Pengayoman (sekitar Alaska), dan Jalan Landak (Toko Satusama). Ketiga titik ini dinilai padat dan semrawut, terutama pada jam sibuk pagi dan sore.

“Permasalahan utamanya adalah bangunan usaha yang tidak menyediakan kantong parkir memadai, sehingga kendaraan parkir sembarangan dan mempersempit ruas jalan,” jelas Kompol Mariana.

Meski beberapa kantong parkir sudah tersedia di lokasi tersebut, namun pengelolaannya dinilai belum optimal. Pelanggaran parkir terus berulang meski sudah beberapa kali ditegur.

Kompol Mariana menegaskan perlunya penanganan terpadu dari seluruh pihak yang tergabung dalam lima pilar keselamatan lalu lintas, termasuk PD Parkir, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan aparat kepolisian, agar penataan kawasan padat kendaraan bisa dilakukan secara sistematis.

“Kita butuh solusi jangka panjang. Penanganan ini tidak bisa hanya dilakukan satu instansi. Kami mengapresiasi keterbukaan Pemkot untuk membentuk forum lintas sektor demi penataan yang lebih terkoordinasi,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar ke depan setiap bangunan usaha diwajibkan menyediakan lahan parkir sendiri sebagai syarat mutlak dalam proses perizinan. Hal ini penting untuk menghindari masalah parkir liar yang berdampak langsung pada kelancaran lalu lintas.

“Kalau dari awal bangunan tidak dilengkapi fasilitas parkir, kita hanya akan terus menambal masalah. Maka harus ada regulasi yang tegas dan pengawasan yang konsisten,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pihak Ditlantas Polda Sulsel menegaskan pendekatan yang akan digunakan adalah win-win solution yang menguntungkan semua pihak. Penyediaan kantong parkir akan menjadi bagian penting dari penataan kawasan kota yang berkelanjutan dan tidak menghambat aktivitas ekonomi.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan keseriusannya menertibkan parkir liar dan memperbaiki sistem perparkiran kota secara menyeluruh.

“Kami komitmen menghadirkan solusi jangka panjang, tidak hanya untuk mengurai kemacetan hari ini, tapi juga membangun tata ruang kota yang lebih tertib dan ramah pengguna jalan,” tegas Munafri, yang akrab disapa Appi.

Munafri menyampaikan bahwa setiap bangunan komersial, seperti mal, perkantoran, dan toko besar, wajib memiliki lahan parkir sendiri. Ke depan, Pemkot Makassar akan mengintegrasikan perizinan bangunan dengan persyaratan penyediaan fasilitas parkir yang sesuai standar.

“Tidak boleh lagi ada bangunan yang berdiri tanpa kantong parkir. Ini salah satu penyebab kemacetan paling nyata dan harus dihentikan melalui aturan yang tegas,” katanya.

Pemkot Makassar juga akan mengaktifkan koordinasi lima pilar keselamatan lalu lintas dalam pelaksanaan kebijakan ini, yakni: edukasi, penegakan hukum, respons cepat, rekayasa lalu lintas, serta evaluasi dan pengawasan.

“Kami akan libatkan semua stakeholder—PD Parkir, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan kepolisian—untuk memastikan regulasi berjalan dan masyarakat mendapatkan edukasi tentang pentingnya tertib parkir,” pungkasnya.