Makassar, Trotoar.id — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan setiap anak memiliki akses pendidikan yang adil, terutama bagi keluarga prasejahtera.
Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi dari Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Balai Kota Makassar, pada Rabu (2 Juli 2025).
Pertemuan ini membahas keresahan warga miskin terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025, khususnya pada jalur domisili dan afirmasi di tingkat PAUD, SD, dan SMP.
KPRM menyampaikan bahwa masih banyak warga kurang mampu kesulitan memahami alur pendaftaran digital dan menghadapi keterbatasan akses teknologi.
Menanggapi hal tersebut, Aliyah menyatakan keprihatinannya dan menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan atas persoalan pendidikan warga kecil.
a menekankan bahwa pendidikan adalah hak semua anak, dan sistem PPDB harus inklusif bagi semua kalangan.
“Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal hanya karena hambatan teknis atau ekonomi. Pemerintah harus hadir sebagai jembatan, bukan hanya pengatur kebijakan. Kami terbuka dan terus mencari solusi,” ujar Aliyah.
Ia juga menyadari bahwa transformasi digital dalam proses PPDB menuntut pemahaman lebih dari masyarakat, terutama mereka yang kurang akrab dengan teknologi.
Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan teknis akan diperkuat di tingkat kelurahan dan sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menjelaskan secara teknis bahwa proses PPDB dimulai dari jalur domisili, dilanjutkan dengan afirmasi, mutasi, dan prestasi.
“Untuk jalur afirmasi, kami memberikan kuota khusus bagi anak dari keluarga penerima PKH dan penyandang disabilitas yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di tingkat SD, kuotanya mencapai 28 anak per rombel,” papar Achi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak hanya mendaftar di satu sekolah guna mencegah penumpukan siswa dan membuka peluang distribusi yang lebih merata.
Selain itu, Achi menyoroti keberadaan 30 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kota Makassar yang menyediakan alternatif pendidikan dan pelatihan seperti menjahit, seni, dan olahraga bagi anak-anak putus sekolah maupun yang telah melewati usia pendidikan formal.
Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa, juga menambahkan bahwa untuk jenjang SMP, telah disiapkan kuota afirmasi sebanyak 150 siswa yang terdata dalam sistem DTKS.
Audiensi ini berlangsung dengan suasana konstruktif dan penuh dialog. KPRM menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Wakil Wali Kota Makassar dalam mendengarkan langsung suara warga kecil.
“Ini menjadi langkah awal yang positif. Kami berharap kolaborasi ini bisa membawa perubahan nyata, khususnya dalam proses PPDB yang lebih berpihak pada rakyat miskin,” ujar Nurlina, Koordinator KPRM.
Turut Hadir dalam Audiensi Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat penting Pemkot Makassar, antara lain: Fathur Rahim, Kepala Badan Kesbangpol, Achi Soleman, Kepala Dinas Pendidikan, I Nyoman Aria Purnabhawa, Sekretaris Dinas Sosial
Komentar