Makassar, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima kunjungan kerja dari jajaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (18/7/2025).
Kunjungan ini membahas rencana pembangunan National Maritime Security System (NMSS) di Kota Makassar, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan laut nasional di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, Laksamana Pertama Sigit Winarko, S.T., CHRMP, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan stasiun maritim di Makassar telah disusun sejak tahun 2020 dan kini masuk dalam tahap persiapan pembangunan fisik.
“Tujuan utama kami adalah membangun stasiun pemantauan untuk pengamanan dan keselamatan maritim di perairan Makassar, terutama dalam mendukung pengawasan ALKI II,” ujar Sigit.
Ia menjelaskan, stasiun tersebut akan dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar, long-range camera, sensor crystal eyes, serta perangkat pemantau lainnya guna memperkuat deteksi dini terhadap potensi ancaman di wilayah perairan strategis.
Selain itu, pihak Bakamla juga telah menjalin kerja sama peminjaman lahan pada 2022, namun untuk merealisasikan pembangunan ini, dibutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar.
“Kami berharap Pemkot Makassar memberikan dukungan karena keberadaan stasiun ini sangat krusial untuk pengawasan perairan timur Indonesia, terutama di jalur ALKI II yang padat aktivitas pelayaran,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik rencana pembangunan NMSS dan menyatakan komitmennya mendukung program strategis nasional tersebut.
Namun ia juga menekankan pentingnya kajian komprehensif agar rencana tersebut tidak tumpang tindih dengan program prioritas yang tengah dijalankan Pemerintah Kota.
“Kami sangat mendukung inisiatif ini karena menyangkut keselamatan dan keamanan laut nasional. Tapi tentu harus dikaji secara matang agar sejalan dengan pengembangan kota, termasuk proyek-proyek strategis yang kini kami dorong,” jelas Munafri.
Appi, sapaan akrab Wali Kota Makassar, menekankan pentingnya penguatan tata kelola aset sebagai fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
Ia menyebut bahwa seluruh rencana pemanfaatan lahan harus mengacu pada perencanaan jangka panjang dan kepastian hukum.
“Kami sangat concern terhadap pengelolaan aset daerah. Semua pembangunan harus berpijak pada aturan yang kuat, karena ini menyangkut kesinambungan dan legalitas dalam pengembangan kota,” ujarnya.
Munafri juga menyoroti kawasan Untia yang kini disiapkan sebagai lokasi strategis pengembangan infrastruktur.
Oleh karena itu, ia meminta agar setiap rencana pembangunan dilakukan dengan pendekatan terintegrasi.
“Di Untia, kami sedang mendorong pengembangan kawasan jangka panjang. Maka perlu diskusi lintas instansi agar semua rencana selaras dengan peta besar pembangunan kota,” katanya.
Lebih lanjut, Munafri menegaskan pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan mitra strategis lainnya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan terarah.
“Kita butuh komunikasi terbuka dan koordinasi yang intens. Ketika semua pihak saling memahami dan mendukung, maka solusi akan lebih mudah dicapai,” tandasnya.
Pembangunan stasiun NMSS di Makassar diharapkan tidak hanya memperkuat sistem keamanan laut nasional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjadikan Makassar sebagai simpul pertahanan maritim strategis di kawasan Indonesia Timur.
Komentar