MAKASSAR, Trotoar.id — Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Masukan Akademisi untuk Revisi Regulasi Pemilu di Indonesia”, Selasa (22/7/2025), di Kampus FISIP Unhas, Makassar.
Diskusi ini menjadi wadah strategis bagi kalangan akademisi, peneliti, mahasiswa, serta mitra kebijakan untuk memberikan masukan terhadap rencana revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah digodok pemerintah.
Kegiatan ini dimoderatori oleh Haryanto, S.IP., M.Si., dan menghadirkan tiga narasumber utama: Prof. Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si., Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., dan Dr. Andi Ali Armunanto, M.Si.
Diskusi juga dihadiri perwakilan The Asia Foundation, serta mahasiswa program S1 hingga S3 Ilmu Politik Unhas.
Salah satu poin krusial yang mencuat dalam diskusi adalah usulan peningkatan standar kualitas calon legislatif dan eksekutif.
Prof. Armin Arsyad menyarankan agar jenjang pendidikan dijadikan syarat pencalonan: minimal S3 untuk calon presiden dan DPR RI, S2 untuk gubernur dan DPRD provinsi, serta S1 untuk bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota.
“Calon pemimpin harus bebas dari kasus korupsi, memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu sosial-politik, dan wajib mengikuti pelatihan tata kelola pemerintahan jika berasal dari latar non-sosial,” tegas Prof. Armin. Ia juga mendorong partai politik untuk membuka konvensi publik dalam proses penjaringan calon.
Sementara itu, Prof. Gustiana menekankan pentingnya profesionalisme dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu.
Ia menilai, anggota KPU dan Bawaslu seharusnya bebas dari intervensi politik dan memiliki latar belakang ilmu politik guna memahami kompleksitas sistem pemilu.
Dr. Andi Ali Armunanto menyoroti aspek regulasi digital, termasuk penggunaan media sosial dan kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye.
“Teknologi digital saat ini berisiko dimanipulasi secara masif. Regulasi yang jelas dan pengawasan ketat sangat diperlukan untuk menjaga integritas demokrasi,” tegasnya.
Masukan juga disampaikan oleh akademisi Endang Sari yang mengkritisi dampak pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal.
Menurutnya, jika tidak diatur dengan tepat, hal ini bisa menciptakan ketimpangan, termasuk kemungkinan masa jabatan legislatif yang melebihi lima tahun.
Ia juga mendorong kejelasan definisi kampanye dalam undang-undang agar tidak menimbulkan multitafsir.
Seluruh hasil diskusi FGD ini akan dikompilasi dan dipresentasikan dalam Workshop Nasional bertema
“Mewujudkan Pemilu yang Adil dan Representatif: Masukan Publik untuk Regulasi Pemilu di Indonesia”, yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 29 Juli 2025, dengan menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri RI sebagai keynote speaker.
Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Prodi Ilmu Politik Unhas dalam menghadirkan ruang dialog ilmiah yang berorientasi pada perbaikan kebijakan publik, khususnya dalam membangun sistem pemilu yang lebih demokratis, representatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Komentar