MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar berhasil mengungkap keberadaan 51 unit kendaraan dinas (randis) yang selama ini terlantar dan tidak tercatat secara akurat dalam sistem aset pemerintah.
Temuan ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkot dalam membenahi tata kelola aset daerah secara transparan dan akuntabel.
Kendaraan-kendaraan tersebut sebelumnya digunakan oleh mantan pejabat legislatif dan eksekutif Kota Makassar, namun belakangan diketahui tidak lagi berada pada tempat semestinya.
Baca Juga :
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menyebut langkah ini sebagai awal dari “starting over” dalam membangun pemerintahan yang bersih dan tertib aset.
“Hari ini kita buktikan bahwa pengelolaan aset bukan hanya tugas administratif, tapi juga soal tanggung jawab moral. Randis itu dibeli dari uang rakyat, dan harus digunakan untuk rakyat, bukan jadi milik pribadi,” tegas Munafri saat menerima langsung hasil penelusuran dari Kejari di Balai Kota, Jumat (25/7/2025).
Penelusuran aset dilakukan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Wali Kota Makassar kepada Kejaksaan Negeri. Dalam prosesnya, tim gabungan yang terdiri dari Jaksa Pengacara Negara (JPN),
Sekretariat DPRD, dan BPKAD Makassar berhasil menemukan 49 dari total 51 randis yang sebelumnya tercatat di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Makassar.
Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nauli Rahim Siregar, menjelaskan bahwa proses ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem pengamanan aset daerah.
“Kami telah melakukan random sampling langsung di lapangan, dan ada kendaraan yang rusak parah. Kami juga kumpulkan dokumentasi elektronik sebagai bukti fisik,” ujar Nauli.
Dari 49 unit kendaraan yang berhasil ditemukan, rinciannya adalah: 19 unit dikembalikan ke Bagian Umum Setda dan dapat digunakan kembali oleh DPRD. 9 unit dalam kondisi rusak berat dan tidak layak pakai. 2 unit diusulkan untuk dilelang, sesuai prosedur pelepasan aset negara.
Selanjutnya 1 unit masuk proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) karena dokumen tidak lengkap. 1 unit sisanya masih dalam pencarian, belum ditemukan baik fisik maupun administrasinya.
Munafri menyatakan bahwa penertiban randis ini hanya permulaan. Ke depan, Pemkot Makassar akan melanjutkan upaya menyeluruh untuk menertibkan seluruh aset strategis, termasuk pulau-pulau, lahan, bangunan, hingga aset vegetasi seperti pohon yang terdaftar sebagai milik daerah, namun dikuasai oleh pihak tidak berwenang.
“Kita tidak berhenti di mobil dinas. Pulau Samalona, tanah negara, dan aset lainnya akan kami telusuri. Aset daerah harus kembali ke rakyat,” ungkap Munafri.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu juga mengapresiasi sinergi yang dibangun bersama Kejari Makassar.
“Apa yang dilakukan Bu Kajari hari ini adalah contoh kemitraan Forkopimda yang solid. Pengamanan aset bukan tugas satu pihak saja, ini kerja bersama demi kebaikan kota ini,” imbuhnya.
Nauli Rahim menambahkan, pendampingan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menciptakan good governance di lingkungan pemerintahan daerah.
“Melalui SKK ini, kami menjalankan tugas penelusuran dengan prinsip akuntabel dan transparan. Harapannya, ke depan sistem tata kelola aset bisa lebih tertelusur dan terkendali,” jelasnya.
Dengan langkah ini, Pemkot Makassar ingin menegaskan bahwa setiap rupiah uang negara yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Munafri menyampaikan pesan kuat kepada seluruh jajaran ASN dan pejabat pemerintah:
“Kalau kita mau maju, mulai dari tata kelola. Kita benahi aset, lalu sistem keuangan, pelayanan publik, dan manajemen pemerintahan. Semuanya harus akuntabel dan berpihak kepada rakyat.”
Komentar