Angka Kemiskinan Sulsel Turun Jadi 7,60 Persen, Tapi Pengangguran Justru Meningkat

MAKASSAR, Trotoar.id – Provinsi Sulawesi Selatan mencatat penurunan angka kemiskinan signifikan per Maret 2025, namun di saat bersamaan, angka pengangguran justru meningkat.

Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel menunjukkan dinamika ganda dalam kondisi sosial ekonomi daerah.

Berdasarkan laporan BPS, jumlah penduduk miskin di Sulsel per Maret 2025 tercatat sebanyak 698,13 ribu jiwa atau setara 7,60 persen dari total populasi.

Angka ini mengalami penurunan 38,35 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Maret 2024), yang mencatat 736,48 ribu orang atau 8,06 persen.

“Ini adalah angka terendah dalam enam tahun terakhir, sejak 2020. Penurunan ini menunjukkan arah yang positif,” ujar Kepala BPS Sulsel, Aryanto, dalam konferensi pers Berita Resmi Statistik (BRS), Jumat (25/7/2025).

Tren penurunan juga konsisten bila dibandingkan dengan September 2024, yang mencatat angka 711,77 ribu orang (7,77 persen).

Meskipun tingkat kemiskinan menurun, gini ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran mengalami sedikit kenaikan.

Pada Maret 2025, gini ratio tercatat 0,363 poin, naik tipis dari 0,360 poin pada September 2024.

Kenaikan ini menandakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar warga masih menjadi pekerjaan rumah, meskipun upaya pengentasan kemiskinan menunjukkan kemajuan.

Ironisnya, di tengah kabar penurunan kemiskinan, angka pengangguran justru mengalami lonjakan.

Data BPS menunjukkan, per Februari 2025, jumlah pengangguran terbuka di Sulsel mencapai 238.800 orang, naik 8.123 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akses bantuan dan penciptaan lapangan kerja, yang memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembangunan ekonomi daerah.

Turunnya angka kemiskinan sering kali dipengaruhi oleh perluasan program perlindungan sosial, bantuan tunai, atau subsidi.

Namun, jika tidak dibarengi dengan penciptaan pekerjaan yang berkelanjutan, maka pengangguran dan ketimpangan tetap menjadi ancaman jangka panjang.

Peningkatan pengangguran ini bisa menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi anak muda, pekerja informal, dan kelompok rentan.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengintegrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan penciptaan lapangan kerja produktif, antara lain:

Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital, Program pelatihan kerja vokasional berbasis permintaan pasar, Investasi padat karya di sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan dan Pendampingan wirausaha dan akses permodalan