MAKASSAR, Trotoar.id — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari Majelis Gereja Jemaat Pniel Perumnas, Klasis Makassar Tengah Wilayah IV, di ruang kerjanya, Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (7/8/2025).
Audiensi ini menjadi ruang dialog terbuka antara Pemerintah Kota Makassar dan perwakilan umat Gereja Toraja.
Pihak gereja menyampaikan aspirasi terkait permohonan balik nama dua bidang tanah yang masih terdaftar atas nama pribadi warga jemaat agar dapat dialihkan secara sah menjadi milik Gereja Toraja sebagai badan hukum resmi.
Baca Juga :
Ketua Majelis Gereja, Pdt. Ayub Pamewa, menegaskan bahwa legalitas aset rumah ibadah sangat penting untuk menunjang pelayanan keagamaan serta memberikan kepastian hukum atas keberadaan gereja sebagai institusi keagamaan.
“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah agar proses ini dapat berjalan sesuai aturan dan kebutuhan pelayanan umat di kawasan Perumnas,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas komunikasi yang dibangun oleh pihak gereja.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar akan menindaklanjuti permohonan tersebut secara administratif.
“Pemerintah Kota Makassar tentu terbuka terhadap aspirasi masyarakat, apalagi menyangkut keberlangsungan rumah ibadah. Namun, semua tetap harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku,” kata Aliyah.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengecek terlebih dahulu kelengkapan dokumen dan perkembangan pengajuan yang sudah berjalan.
Audiensi ini turut dihadiri sejumlah pejabat teknis terkait. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Susilawati, menjelaskan bahwa proses pengalihan hak atas tanah memerlukan pemenuhan berbagai syarat administratif.
“Masih ada kewajiban yang belum diselesaikan. Kami sarankan agar pihak gereja segera melakukan pengecekan ulang dokumen dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Makassar, Andi Asminullah, menyarankan pihak gereja untuk mengajukan surat permohonan resmi kepada Wali Kota Makassar, mengingat terdapat regulasi dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur relaksasi atau pembebasan pajak untuk rumah ibadah.
“Jika permohonan diajukan resmi, maka hal tersebut bisa diproses sesuai ketentuan relaksasi fiskal yang berlaku bagi tempat ibadah,” katanya.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Haeruddin (Sekretaris Badan Kesbangpol), Moh. Syarief (Kabag Kesra), serta Nielma Palamba (Kadisnaker).
Dari pihak gereja, hadir pula Pnt. Elifas Bunga (Ketua Komisi Sarana & Prasarana), Pnt. Adrianus Sapan Datu (Wakil Sekretaris), Pnt. Anthonius Paluruan (Ketua Komisi Keuangan), dan Pnt. Yulius Anthon (Ketua PKBGT).
Pertemuan ini mencerminkan semangat kolaborasi antara Pemkot Makassar dan komunitas keagamaan untuk menjamin legalitas, keberlanjutan pelayanan, serta perlindungan hukum terhadap aset rumah ibadah di wilayah kota.
Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menjaga harmoni lintas umat beragama dan siap mendukung upaya-upaya ke arah penguatan lembaga keagamaan dalam koridor hukum yang berlaku.(*)
Komentar