MAKASSAR, Trotoar.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan yang diperluas bersama para bupati, wali kota, dan instansi terkait melalui zoom meeting, Rabu (20/8/2025).
Agenda utama rapat tersebut adalah membahas deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Sulsel.
Hadir mendampingi Wali Kota, Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala BPBD, Kadiskominfo, Kadis Kesehatan, Kepala Bapenda, dan Kadis PTSP.
Wali Kota Munafri menilai forum Forkopimda merupakan wadah penting untuk menyamakan langkah antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
“Rapat ini penting untuk menyamakan langkah agar kita semua lebih siap menghadapi tantangan, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun kesiapsiagaan menghadapi musim hujan,” ujarnya usai rapat.
Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain demi menjaga stabilitas daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penetapan kebijakan pajak daerah dan retribusi.
Menurutnya, potensi pendapatan asli daerah (PAD) di Sulsel memang besar, namun penerapan tarif harus rasional agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat kecil.
“Memang ada aset-aset mewah dan lahan besar yang perlu dikenakan pajak sesuai nilainya, tapi kita juga harus melihat daya beli masyarakat. Jangan sampai kebijakan pajak justru menimbulkan tekanan ekonomi,” jelas Andi Sudirman.
Ia merujuk pada surat edaran Kemendagri yang meminta kepala daerah memperhatikan tiga hal utama dalam menetapkan kebijakan pajak:
- Tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.
- Penyesuaian tarif pajak/retribusi harus disertai analisis dampak sosial-ekonomi.
- Sosialisasi menyeluruh agar masyarakat memahami dasar penetapan tarif.
Sebagai contoh, meski potensi pajak kendaraan bermotor di Sulsel mencapai Rp21,7 triliun, Pemprov tetap memberikan relaksasi kepada wajib pajak demi meringankan beban masyarakat.
Selain soal pajak, Gubernur juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.
Seluruh kepala daerah diminta menyiapkan langkah antisipasi banjir, termasuk memastikan drainase bersih dan saluran air tidak tersumbat.
“Drainase harus dipastikan bersih, saluran air tidak tersumbat, dan strategi penanganan sejak dini harus disiapkan. Ini penting agar masyarakat tidak dirugikan saat musim hujan tiba,” tegasnya.
Andi Sudirman berharap masukan dari kabupaten/kota terus mengalir agar kebijakan provinsi hingga pusat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Komentar