MAKASSAR, Trotoar.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, memimpin rapat bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulsel dengan dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA), Kamis (21/8/2025), di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar.
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis memperkuat penanggulangan kemiskinan di Sulsel dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas level pemerintahan, mulai dari desa, kabupaten, hingga provinsi.
Tenaga Ahli JICA, Shintani Naoyuki, menegaskan perlunya verifikasi data rumah tangga miskin agar program pemerintah lebih tepat sasaran.
“Kebijakan yang baik harus didukung oleh data yang akurat. Dengan verifikasi yang kuat, tindakan di level desa, kabupaten, dan provinsi akan lebih efektif,” jelas Shintani.
Ia juga menekankan bahwa program pelatihan keterampilan masyarakat miskin sebaiknya dimulai dari tingkat desa dengan memanfaatkan dana desa, sementara kabupaten dan provinsi memberikan dukungan tambahan sesuai kewenangan.
“Bantuan harus lebih konkret, bukan sekadar uang tunai, tetapi diarahkan untuk mendukung sektor yang bisa mengangkat ekonomi keluarga miskin,” tambahnya.
Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi menyambut baik masukan JICA tersebut dan menegaskan komitmen Pemprov Sulsel memperkuat kerja sama dengan mitra internasional.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan sendiri. Butuh data yang akurat, koordinasi yang baik, dan sinergi lintas sektor agar program benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Fatmawati.
Ia juga menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi (Monev) agar setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat.
“Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan untuk penanggulangan kemiskinan dirasakan manfaatnya. Monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting agar masyarakat betul-betul keluar dari jerat kemiskinan,” tegasnya.
Sejak awal 2000-an, JICA telah menempatkan tenaga ahli di Sulsel untuk mendampingi pembangunan di 24 kabupaten/kota.
Dukungan JICA meliputi penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur konektivitas, hingga adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim.
Hingga tahun 2025, angka kemiskinan di Sulsel masih tercatat 8,6% atau sekitar 780 ribu jiwa, lebih tinggi dari rata-rata nasional 8,1%.
Konsentrasi terbesar berada di wilayah pedesaan, sehingga dibutuhkan strategi terintegrasi untuk menekan jumlah penduduk miskin.
Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi nyata antar level pemerintahan dan mitra pembangunan internasional.
“Harapan kita, kerja sama ini menghasilkan perubahan nyata di lapangan, bukan sekadar rencana di atas kertas. Dengan sinergi desa, kabupaten, provinsi, dan mitra internasional seperti JICA, kita optimistis Sulsel bisa menurunkan angka kemiskinan lebih cepat,” pungkas Fatmawati.
Komentar