MAKASSAR, Trotoar.id — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sarasehan bertajuk “Penguatan Kebebasan Masyarakat Sipil untuk Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, dan Berpendapat dalam Kerangka Keseimbangan antara Demokrasi dan Stabilitas Nasional”. Kegiatan berlangsung di Hotel Rinra, Makassar, Rabu (26/8/2025).
Acara ini diikuti oleh perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas), LSM, NGO se-Sulsel, serta civitas akademika Universitas Hasanuddin.
Forum diskusi dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Ormas Kemenko Polkam, Brigjen TNI Dr. Arudji Anwar, bersama Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Ansyar.
Dalam sambutannya, Brigjen Arudji menegaskan bahwa kebebasan sipil merupakan salah satu indikator penting dalam indeks demokrasi Indonesia.
“Kebebasan sipil untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara adalah bagian dari indeks demokrasi. Kebebasan ini harus diimplementasikan dengan baik agar demokrasi kita terus meningkat,” jelasnya.
Ia menambahkan, demokrasi Indonesia bukanlah tiruan sistem Barat, melainkan demokrasi khas Indonesia yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.
“Nilai demokrasi kita adalah gotong royong, tata krama, rasa kemanusiaan, toleransi, dan musyawarah mufakat,” ujarnya.
Sekretaris Kesbangpol Sulsel, Ansyar, menegaskan bahwa kebebasan berserikat di Sulsel terjamin dengan baik.
Hal ini tercermin dari jumlah organisasi kemasyarakatan di Sulsel yang mencapai lebih dari 500, jauh lebih banyak dibandingkan di Pulau Jawa yang hanya sekitar 400 meski jumlah penduduknya lebih besar.
“Ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki ruang kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang terpenuhi dengan baik,” ungkapnya.
Ia berharap, forum sarasehan ini mampu melahirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat kebebasan sipil sekaligus menjaga stabilitas dan ketertiban nasional.
Sarasehan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya:
- Prof. R. Widya Setiabudi Sumadinata (Universitas Padjadjaran)
- Prof. Sukri (Universitas Hasanuddin)
- Mimin Dwi Hartono (Komnas HAM)
Prof. Widya menekankan pentingnya memperluas partisipasi publik dalam proses kebijakan, menyediakan ruang publik yang sehat sebagaimana konsep Jurgen Habermas, serta menjadikan kebebasan sipil sebagai sarana melawan korupsi dan impunitas.
Sementara itu, Prof. Sukri menilai pendidikan politik menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang rasional dalam berdemokrasi, terutama saat pemilu. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi politisasi institusi negara.
Dari sisi hak asasi manusia, Mimin Dwi Hartono memaparkan bahwa Komnas HAM menerima dua aduan terkait kebebasan berpendapat dan berserikat di Sulsel periode 2023–2025.
Ia menekankan pentingnya komitmen semua pihak—baik pemerintah, DPR, maupun masyarakat sipil—untuk menjaga ruang demokrasi tetap sehat.
“Pembatasan hak sipil harus dilakukan secara cermat, akuntabel, dan sesuai prinsip HAM,” tegas Mimin.
Moderator sarasehan, Dr. Andi Lukman Irwan, Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, memandu jalannya diskusi yang berlangsung dinamis.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama antara pemerintah, akademisi, ormas, dan masyarakat sipil dalam menjaga kebebasan sipil, demokrasi yang sehat, dan stabilitas nasional di Sulawesi Selatan maupun di tingkat nasional.
Komentar