Pemprov Sulsel

Pemprov Sulsel dan DPR RI Bahas Masa Depan BUMD, Bank Sulselbar Jadi Fokus Utama

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Rabu, 27 Agustus 2025 20:45

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI untuk membahas penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI untuk membahas penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI untuk membahas penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Sulselbar sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (27/8/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Aria Bima.

Menurut Jufri, stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi Sulsel menunjukkan tren positif. “Triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi Sulsel tercatat 5,78 persen (year on year). Angka kemiskinan per Maret 2025 juga turun menjadi 7,60 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, arah pembangunan Sulsel lima tahun mendatang dituntun visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter, selaras dengan RPJPD 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Jufri menjelaskan, Pemprov Sulsel saat ini membina 5 BUMD. Bank Sulselbar menjadi kontributor terbesar PAD melalui dividen sekaligus berperan penting dalam pembiayaan sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan perikanan.

Selain Bank Sulselbar, terdapat BUMD lain seperti PT Sulsel Citra Indonesia, PT Penjamin Kredit Daerah, PT Sulsel Andalan Energi, dan Perusda Agribisnis yang terus diperkuat tata kelola dan model bisnisnya.

“Kami menyadari masih ada tantangan dalam memperkuat kinerja BUMD. Namun dengan dukungan, arahan, dan pengawasan dari DPR RI, kami optimistis BUMD Sulsel akan lebih sehat, profesional, dan berdaya saing,” tegas Jufri.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan pentingnya penyusunan Undang-Undang BUMD agar perusahaan daerah dapat berfungsi optimal.

“Kita ingin BUMD tidak menjadi beban anggaran daerah, tapi menjadi instrumen penguatan PAD lewat dividen, Public Service Obligation (PSO), dan BLUD,” jelasnya.

Aria Bima juga mendorong BUMD Sulsel fokus pada sektor unggulan daerah seperti kelautan, pertambangan, dan pertanian, sekaligus bersinergi dengan BUMN.

“Kalau di pusat penguatan BUMN, maka di daerah penguatan BUMD. Tapi harus ada sinergi keduanya agar manfaat ekonomi cepat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat peran BUMD Sulsel, khususnya Bank Sulselbar, dalam meningkatkan PAD sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Dengan dukungan DPR RI, BUMD Sulsel akan lebih siap menghadapi tantangan global dan memperkuat pembangunan ekonomi daerah,” tutup Jufri.

Penulis : Upiq/ADV

 Komentar

Berita Terbaru
Metro09 Juli 2026 21:11
Sekda Sulsel Apresiasi Komik “Safe Space” Karya Anak 13 Tahun, Angkat Isu Perlindungan Anak dan Keberanian Speak Up
Makassar, Trotoar.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memberikan apresiasi terhadap karya komik berjudul Safe Space yang...
Metro09 Juli 2026 21:04
Tender Stadion Untia Rp350 Miliar Bergulir, Appi Pastikan Pembangunan Mulai Tahun Ini
Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus memacu realisasi pembangunan Stadion Untia sebagai salah satu proyek strategis daerah. Kini, p...
Metro09 Juli 2026 21:01
Penataan PKL Berbasis Solusi, Appi Siapkan Relokasi, KUR, hingga Pembinaan UMKM
Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan bukanlah bentuk penggusuran, melai...
Metro09 Juli 2026 20:57
Sinergi Diskominfo–BPS Bulukumba Perkuat Tata Kelola Data, Dorong Kualitas Statistik Sektoral Lebih Akurat dan Andal
Bulukumba, Trotoar.id – Komitmen memperkuat kualitas data pembangunan terus ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Dinas Komunikasi, Informatik...