Wali Kota Makassar Tekankan Transparansi SKPD dan Standarisasi PBJ

MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin , menegaskan pentingnya penguatan integritas birokrasi melalui pengawasan ketat terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 sekaligus tindak lanjut SPI 2024 di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Kamis (28/8/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri tim KPK RI, perwakilan Bappenas, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Sekretaris Daerah, seluruh kepala SKPD, serta para camat se-Kota Makassar.

Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya langkah preventif untuk menjaga transparansi pengelolaan anggaran. Salah satunya dengan menempatkan personel Inspektorat di setiap SKPD agar proses pengawasan berjalan sejak awal.

“Saya minta di setiap OPD ada satu orang Inspektorat yang mengaudit secara berkala. Dengan begitu, setiap laporan bisa tercatat sejak dini dan lebih mudah direkonsiliasi,” ujarnya.

Munafri juga menyoroti praktik belanja SKPD yang kerap tidak seimbang. Ia mengungkapkan adanya kecenderungan memperbesar kegiatan dengan melibatkan vendor berlebihan, meski anggaran yang tersedia terbatas.

Menurutnya, pola tersebut membuka celah kongkalikong yang hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa memberi dampak pada kinerja SKPD. Karena itu, ia menegaskan pentingnya standarisasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

“Rekanan yang dipilih harus benar-benar berkualitas. Jangan hanya selesai administrasi, tapi hasilnya juga harus bermanfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain pengelolaan anggaran, Munafri juga menekankan integritas pejabat dapat tercermin dari gaya hidup. Ia mengingatkan agar pejabat tidak menjadikan kantor sebagai ajang pamer penampilan.

“Jangan sampai kita jadi contoh buruk. Bahkan hal kecil seperti sepatu pun perlu disederhanakan, agar tidak menimbulkan kesan kompetisi gaya hidup di kalangan bawahan,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Munafri berharap pelaksanaan SPI tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat integritas birokrasi di Makassar.

“Survei integritas ini penting, karena memastikan uang negara benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.