Fraksi PKB Soroti Dana Hibah Rp17 Miliar untuk Bulukumba yang Belum Direalisasikan

MAKASSAR, Trotoar.id – Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Selatan, anggota Banggar dari Fraksi PKB, Andi Anwar Purnomo, mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel terkait penyaluran dana hibah yang hingga kini belum direalisasikan.

Andi Anwar mengungkapkan, pada Januari 2025 lalu, Pemprov Sulsel menjanjikan dana hibah sebesar Rp17 miliar untuk Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Bahkan, penyerahan plakat sebagai tanda simbolis pencairan dana telah dilakukan. Namun, hingga September 2025, anggaran tersebut belum juga disalurkan.

Baca Juga :

• Ketua DPRD Sulsel Hadiri Pemusnahan Rokok dan Miras Ilegal, Apresiasi Langkah Tegas Bea Cukai
• DPRD Sulsel Rekomendasikan Penghentian Aktivitas CV Hadaf Karya Mandiri di Enrekang
• DPRD Papua Barat Daya Dalami Pengembangan Sorong dan Skema Proyek Multiyears di Sulsel

“Pak Karo Kesra, saya mau tanyakan soal realisasi penyaluran dana hibah ini. Awal tahun lalu, Pemda Bulukumba dijanjikan dana hibah Rp17 miliar, bahkan penyerahan plakat sudah dilakukan. Tapi sampai sekarang, realisasi anggaran belum ada,” jelas Andi Anwar dalam rapat Banggar, Selasa (9/9/2025).

Dalam forum tersebut, Andi Anwar mendesak Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk memberikan penjelasan terkait keterlambatan penyaluran dana hibah tersebut.

Ia menekankan pentingnya transparansi pemerintah agar tidak menimbulkan kekecewaan, terutama bagi daerah yang sangat bergantung pada bantuan provinsi.

“Kami minta penjelasan yang jelas, supaya pemerintah kabupaten juga tidak menggantungkan harapan yang akhirnya mengecewakan,” tegasnya.

Rapat Banggar yang digelar di Gedung PU, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, bersama Koordinator Banggar, Mizar Roem.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga hadir sebagai mitra kerja Komisi E, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, BPBD, Biro Kesra, dan Dinas Pariwisata.

Keterlambatan penyaluran dana hibah ini menjadi perhatian khusus DPRD Sulsel, mengingat dana tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sulsel yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan di daerah.

Andi Anwar menilai, ketidakjelasan realisasi anggaran bisa mempengaruhi program prioritas Pemkab Bulukumba, termasuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan.