JAKARTA, Trotoar.id — Minimnya realisasi anggaran pemerintah daerah (pemda) menjadi sorotan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hingga 25 September 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp656,4 triliun atau 46,86 persen dari total pagu Rp1.400 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pihaknya akan mengevaluasi dana pemda yang masih mengendap di rekening perbankan. Bahkan, Kemenkeu membuka opsi untuk menarik kembali dana tersebut bila terbukti tidak terpakai secara maksimal.
“Kalau benar uangnya nganggur, kita akan ambil kembali. Nanti kita lihat-lihat dulu,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (25/9).
Menurutnya, pemerintah pusat akan menghitung ulang kebutuhan APBD setiap daerah. Jika dalam penyalurannya tetap lambat, maka alokasi dana bisa dikurangi atau diambil alih untuk dikelola langsung oleh pemerintah pusat.
Meski demikian, Purbaya menegaskan Kemenkeu tetap mempertimbangkan kebutuhan daerah di awal tahun anggaran.
“Tapi kita mau hitung juga, harus hitung juga bahwa mereka perlu dana untuk awal tahun, Januari, Februari. Tapi kalau betul-betul nganggur di sana, ya kita ambil alih, kita pindahin,” tegasnya.
Selain itu, Purbaya berencana memberikan edukasi kepada kepala daerah agar lebih optimal dalam membelanjakan anggaran, khususnya untuk program-program prioritas yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Nanti akan kita coba cash flow, prosedurnya biar lebih cepat. Tapi itu enggak bisa tiba-tiba. Kita harus edukasi dulu ke mereka, dan kita lihat mereka mampu atau tidak,” jelasnya.
Kemenkeu mencatat, hingga akhir Agustus 2025, dana pemda yang masih mengendap di perbankan mencapai Rp233,11 triliun, naik dari Rp192,57 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
“Yang jelas, kita akan evaluasi dana di perbankan yang punya pemda. Setiap akhir Desember, sekitar Rp100 triliun selalu masih tersisa. Nah, itu nanti kita lihat berapa yang benar-benar terpakai,” pungkas Purbaya.
Komentar