MAKASSAR, Trotoar.id — Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi meminta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bersikap tegas demi mencegah terulangnya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada anak.
Menurut Fatma, BGN sejatinya wajib tegas dan mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasil monitoring ini dapat menjadi dasar bagi BGN untuk mengambil keputusan kepada SPPG yang tidak patuh terhadap standard operating procedure (SOP).
“Saya meminta kepada BGN agar menutup dapur atau SPPG yang tidak qualified,” ucap Fatma, pada Rabu (1/10/2025).
Dipaparkan, tata kelola SPPG dan peralatan yang tidak memenuhi SOP adalah salah satu penyebab kasus keracunan MBG pada siswa maupun pelajar. “Manajemen dan peralatan yang tidak standar, tentu cerminan SPPG yang tak siap dan tak layak, serta pemicu terjadinya KLB (kejadian luar biasa),” katanya.
Data yang dirilis BGN, ada 6.517 orang mengalami keracunan MBG sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025 hingga September 2025 di sejumlah wilayah di Indonesia.
“Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, kami tidak mau ada kejadian luar biasa (KLB) atau keracunan MBG,” harap mantan wakil wali kota Makassar ini.
Fatma turut meminta kepada masyarakat untuk percaya dengan upaya-upaya pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan MBG.
“Yang tak kalah penting saat ini adalah meyakinkan kepada anak kita, orangtua siswa, dan pihak sekolah bahwa tujuan dari MBG ini adalah untuk memastikan anak-anak kita tidak mengalami kekurangan gizi,” pungkas Fatma. (*)
Komentar