Banggar DPRD Sulsel Bahas Hasil Evaluasi Kemendagri atas Ranperda Perubahan APBD 2025

MAKASSAR, Trotoar.id — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja untuk membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, rapat juga membahas Rancangan Peraturan Gubernur Sulsel terkait Penjabaran Perubahan APBD 2025 sebagai bagian dari tindak lanjut rekomendasi dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan sebelum ditetapkan secara final.

Pembahasan ini menjadi tahapan krusial untuk memastikan bahwa seluruh proses perubahan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus mengacu pada evaluasi dan catatan koreksi dari pemerintah pusat melalui Kemendagri.

Banggar DPRD Sulsel menegaskan bahwa forum pembahasan ini merupakan upaya penyelarasan antara kebijakan fiskal pemerintah provinsi dan arahan pusat, terutama dalam memastikan agar prioritas program pembangunan tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Melalui proses diskusi yang cermat dan transparan, DPRD ingin memastikan bahwa setiap penyesuaian anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. 

Hal ini juga menjadi momentum untuk memperkuat arah kebijakan keuangan daerah di sisa tahun anggaran berjalan.

DPRD berharap, hasil pembahasan ini dapat menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Sulawesi Selatan.

Banggar juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh, agar perubahan APBD 2025 tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberi dampak nyata bagi pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulsel.