Makassar, Trotoar.id — Hingga kini, Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan masih belum memiliki kejelasan jadwal pelaksanaan.
Ketidakpastian ini mencuat di tengah desakan agar konsolidasi internal di tingkat provinsi segera dirampungkan sesuai arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Pada puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar Oktober lalu, Bahlil menegaskan bahwa seluruh konsolidasi di tingkat provinsi harus tuntas pada November.
Baca Juga :
Pernyataan ini sekaligus menjadi batas waktu bagi seluruh struktur partai di daerah untuk menyelesaikan agenda organisasi yang tertunda.
Situasi semakin mendesak karena masa kepengurusan DPD I Golkar Sulsel akan berakhir pada 19 November mendatang.
Dengan sisa waktu hanya lima hari lagi, besar kemungkinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD I jika Musda tidak kunjung dilaksanakan.
“Konsolidasi internal Golkar di tingkat provinsi harus tuntas hingga akhir November mendatang. Dari 38 provinsi, 25 sudah melaksanakan Musda,” tegas Bahlil dalam pernyataan di Kantor DPP Partai Golkar, dikutip dari salah satu laman resmi Partai Golkar.
Meski demikian, hingga saat ini DPP Golkar belum menetapkan waktu pelaksanaan Musda untuk Sulawesi Selatan. Ketidakpastian tersebut memperkuat dugaan bahwa penunjukan Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel menjadi opsi yang tak terhindarkan.
Pertanyaan berikutnya, siapa yang berpotensi mengisi posisi Plt Ketua Golkar Sulsel? Di internal partai mulai bermunculan sejumlah nama yang dinilai layak mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Beberapa figur yang disebut-sebut memiliki peluang antara lain Idrus Marham, Nurdin Halid, dan Supriansyah.
Ketiganya merupakan pengurus harian DPP Golkar sekaligus tokoh politik asal Sulawesi Selatan yang memiliki rekam jejak panjang di tubuh partai beringin.
Dengan dinamika yang terus berkembang, seluruh mata kini tertuju pada keputusan DPP Golkar.
Penunjukan Plt ataupun percepatan penetapan jadwal Musda akan menjadi penentu arah konsolidasi Golkar Sulsel menjelang agenda politik 2025.



Komentar