MAKASSAR, Trotoar.id — Arus transformasi digital yang menjadi standar pemerintahan modern kini mulai memasuki fase baru di Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), mendesak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera meninggalkan sistem kerja manual yang dinilai lamban, rawan keliru, dan tidak efisien.
Desakan itu muncul setelah Bank Indonesia melaporkan bahwa dari puluhan OPD, baru dua OPD yang benar-benar menerapkan digitalisasi secara penuh.
Kondisi tersebut membuat Appi mengambil langkah strategis: membentuk Tim Percepatan Digitalisasi Pemkot Makassar, yang ditugaskan memastikan seluruh layanan, administrasi, dan pengelolaan data OPD beralih ke sistem digital mulai tahun depan.
“Kita akan membuat tim percepatan di semua OPD agar tahun depan semuanya sudah ditransformasikan menjadi digital,” tegas Appi dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar, di Hotel Novotel Grand Shayla Makassar, Senin (17/11/2025).
Dalam arahannya, Appi menyampaikan kekecewaannya terhadap masih rendahnya komitmen digitalisasi di jajarannya.
“Digitalisasi itu bukan hanya aplikasi. Ini soal efisiensi pekerjaan. Yang tadinya butuh satu hari, bisa dipangkas. Pembayaran Rp200 ribu jadi Rp20 ribu. Pendapatan tercatat, pengeluaran terkontrol,” ujarnya.
Ia menyoroti persoalan klasik pada sistem manual yang kerap membuat data berubah-ubah, mulai dari coretan pensil hingga laporan akhir yang berbeda, sehingga menimbulkan masalah dalam pemeriksaan.
“Kalau masih manual, pasti rawan salah dan rawan fitnah,” tegasnya.
Appi memastikan tim percepatan digitalisasi akan menyusun jadwal implementasi lengkap dengan target yang wajib dipenuhi setiap OPD.
“Pastinya ada target, dan harus jalan. Kalau masih ada OPD yang tidak menerapkan digitalisasi, ada sanksi,” tegasnya.
Ia juga mengkritik masih rendahnya penggunaan mobile banking di kalangan ASN.
“Dari sekian banyak ASN, mungkin hanya 30 persen yang punya mobile banking. Padahal itu hal paling dasar kalau mau bicara digitalisasi,” tukas Appi.
Appi menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar aplikasi, tetapi sistem kerja baru yang menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi anggaran.
“Kalau ikut alurnya seperti sekarang, digitalisasi tidak akan pernah maksimal. Harus dipaksa, karena tidak ada jalan lain,” tegasnya.
Ia meminta seluruh camat dan kepala SKPD mengikuti materi TP2DD dengan serius karena banyak pengetahuan baru akan dijelaskan oleh para ahli.
“Kita harus dorong digitalisasi secara menyeluruh agar pendapatan tidak menurun dan belanja tidak lagi tersendat,” ujarnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Andi Asminullah, memastikan digitalisasi layanan pajak sudah berjalan baik dan menunjukkan hasil signifikan.
“Kita sudah jalan. Pembayaran pajak sekarang bisa dilakukan online melalui aplikasi Pakinta,” ungkapnya.
Menurutnya, penggunaan aplikasi pembayaran pajak meningkat sekitar 400 persen dalam periode terakhir.
Terkait penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk transaksi pemda, ia menyatakan masih menunggu kepastian dari perbankan.
Bapenda juga sedang menyiapkan aplikasi baru yang lebih terpadu agar seluruh jenis pajak bisa dibayar dalam satu ekosistem digital.
“Tahun depan semua aplikasi akan kita satukan. Kominfo nanti menghubungkan Pakinta ke Lontara+. Jadi masyarakat bisa membayar pajak melalui dua-duanya. Semua fitur akan kita buka,” jelasnya.
Asminullah berharap langkah ini dapat meningkatkan PAD dan mempercepat pelayanan kepada wajib pajak.
Komentar