Bandara IMIP Beroperasi Tanpa Instrumen Negara, Menteri Pertahanan Kaget: “Ada Apa di Morowali?”

Makassar, Trotoar.id — Temuan mengejutkan datang dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan. 

Dalam salah satu laporannya, Satgas menemukan bahwa bandara yang beroperasi di kawasan industri pertambangan nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) ternyata berjalan tanpa melibatkan instrumen negara. 

Tidak ada kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi dalam operasional bandara tersebut, meski bandara itu sudah beroperasi selama bertahun-tahun.

Temuan ini sontak memantik perhatian publik, terutama setelah Menteri Pertahanan mengaku kaget dan heran atas absennya dua institusi strategis negara di fasilitas penerbangan milik swasta tersebut. 

“Ini tidak lazim. Bandara, siapa pun pengelolanya, wajib melibatkan instrumen negara,” demikian pernyataan Menteri yang mempertegas kejanggalan tersebut.

Isu ini semakin mencuat setelah menjadi topik dalam diskusi panjang di kanal YouTube Madilog. 

Dalam percakapan yang dipandu jurnalis senior Margi Syarif, narasumber Edna Caroline Pattisina, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies, melontarkan pertanyaan yang kini bergema luas: “Ada apa sebenarnya di Morowali?”

Pertanyaan itu muncul di tengah langkah Presiden yang memerintahkan latihan TNI di dua wilayah yang bersinggungan dengan aktivitas tambang ilegal: Bangka Belitung dan Morowali. Namun, khusus Morowali, situasinya tampak berbeda. 

TNI tidak hanya melakukan latihan, tetapi juga masuk ke kawasan industri IMIP, yang selama empat tahun belakangan mengoperasikan bandara tertutup tanpa otoritas negara.

Ironisnya, bandara tersebut sebelumnya sempat diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada masa awal pengembangannya.

Temuan ini memunculkan sejumlah pertanyaan serius mengenai pengawasan negara, akses keluar masuk pekerja asing, hingga arus logistik di salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. 

Publik kini menunggu langkah pemerintah selanjutnya untuk menuntaskan persoalan yang dinilai menyangkut aspek kedaulatan dan keamanan negara tersebut.