Ratusan Guru Berebut Kursi Kepala Sekolah, Pemkot Makassar Tegaskan Seleksi Transparan dan Ketat

MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus membenahi kualitas pendidikan dengan memastikan proses seleksi kepala sekolah berlangsung transparan, objektif, dan akuntabel. 

Sebanyak 500 Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tingkat SD dan SMP mengikuti Uji Kompetensi (UK) sebagai gerbang awal menuju posisi strategis tersebut.

Uji kompetensi berlangsung selama dua hari, 24–25 November 2025, di Kantor Regional IV BKN Makassar. 

UK dilaksanakan oleh BKPSDMD Kota Makassar, sementara Dinas Pendidikan hanya bertugas mengirimkan 500 nama yang dinyatakan memenuhi syarat administratif.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi telah mengacu pada regulasi resmi, mulai dari Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2025 hingga Surat Edaran Bersama Mendikdasmen–Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2025.

Data BCKS diambil melalui Sistem Penugasan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (SIM KSPSTK) yang mencocokkan seluruh persyaratan, mulai dari pengalaman manajerial, rekam jejak, hingga kelengkapan dokumen.

“Tes BCKS ini diikuti 500 calon kepala sekolah se-Kota Makassar dan diawasi tim independen hingga tahap akhir,” jelas Achi, Selasa (25/11/2025).

Achi mengungkapkan, sejumlah peserta gugur bukan karena aturan yang rumit, melainkan kelalaian dalam melengkapi dokumen:

• Pengalaman manajerial tidak dibuktikan sesuai ketentuan minimal 2 tahun.
  
  
• Peserta hanya mengunggah pembagian tugas, bukan SK pengalaman manajerial.
  
  
• SK PLt tidak dilampirkan, padahal menjadi syarat utama.
  
  
• Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tidak sesuai format resmi BKPSDMD.
  
  
• Peserta mengunggah biodata, tetapi tanpa bukti dokumen pendukung.
  
  

“Kami menjalankan aturan. Yang tidak lolos rata-rata karena ketidaktelitian sendiri,” tegas Achi.

Ia juga meluruskan keluhan terkait syarat usia. Sistem menghitung usia sesuai tanggal pasti. Guru berusia 56 tahun 10 bulan, meski akan menjadi 57 tahun di akhir tahun, tetap dianggap memenuhi syarat.

Setelah UK selesai, nilai akan diserahkan ke Dinas Pendidikan dan tim pansel independen untuk dilakukan:

1. Pemeringkatan
   
   
2. Seleksi mendalam
   
   
3. Penentuan peserta yang berlanjut ke wawancara
   
   

Semua tahap dilakukan berkolaborasi dan mengedepankan prinsip transparansi.

Terkait masa jabatan, Achi mengingatkan bahwa kepala sekolah yang telah menjabat dua periode berturut-turut (8 tahun) berdasarkan Pasal 23 Permendikbud, tidak dapat lagi mengikuti seleksi.

Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menekankan bahwa UK bersifat pemetaan, bukan penentu kelulusan.

“UK itu untuk mengetahui tingkat kompetensi setiap ASN. Bukan soal lulus atau tidak lulus,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa UK sebenarnya diperuntukkan bagi semua pegawai. Hanya saja, kali ini diprioritaskan untuk BCKS agar kompetensi mereka terpetakan sebelum ditempatkan di sekolah.

Sebelumnya BKPSDMD bahkan mendapat kuota lebih dari seribu pegawai dari BKN untuk mengikuti UK umum.

Hasil UK akan diserahkan kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk dianalisis bersama aspek lain, seperti:

• tingkat pendidikan,
  
  
• masa kerja,
  
  
• nilai seleksi di Dinas Pendidikan,
  
  
• kecocokan penempatan di sekolah.
  
  

“Diranking, lalu dicocokkan dengan berbagai aspek sebelum penetapan,” ujar Kamelia.

Materi UK meliputi pengetahuan umum dan manajerial, termasuk bagaimana peserta mengambil keputusan ketika menghadapi masalah di lingkungan sekolah.

Hasil UK ditargetkan diterima Pemkot paling lambat pekan depan.

Dengan pemetaan kompetensi ini, Pemkot Makassar berharap penentuan kepala sekolah dapat dilakukan secara lebih objektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan lapangan.

Upaya ini sekaligus menjadi bukti komitmen Pemkot untuk mencetak pemimpin sekolah yang berintegritas, profesional, dan mampu membawa perubahan nyata di dunia pendidikan Makassar.