MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait sorotan publik atas kondisi Asrama Mahasiswa Sulsel (Lontara) di Bandung, Jawa Barat, yang dinilai memprihatinkan dan masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Asrama tersebut diketahui mengalami sejumlah kerusakan fisik dan belum mendapatkan pemeliharaan memadai dalam beberapa tahun terakhir.
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak terjadi karena ketiadaan anggaran, melainkan akibat penjadwalan arus kas pemerintah daerah yang terpengaruh refocusing anggaran.
“Penanganan asrama sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan. Namun pemeliharaan fisik dan pengawasan tertunda karena refocusing anggaran,” ujar Winarno dalam keterangannya kepada media, Kamis (27/11/2025).
Terkait tunggakan PBB yang turut menjadi perhatian publik, Winarno memastikan bahwa anggaran untuk pembayarannya telah tersedia dan masih menyisakan alokasi khusus untuk dituntaskan.
Ia menegaskan bahwa PBB tidak pernah diabaikan maupun dilewatkan dalam pengelolaan keuangan asrama.
“Untuk pembayaran PBB, anggarannya sudah ada sisa dibayarkan. Seluruh pajak dialokasikan melalui bagian tata usaha untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari,” jelasnya.
Ia mengatakan realisasi pembayaran PBB baru dapat dilakukan pada Triwulan IV tahun 2025, sesuai dengan penempatan arus kas daerah. “Alokasinya sudah ada, hanya arus kasnya ditempatkan di Triwulan IV. Karena itu pembayarannya dilakukan sekarang,” imbuhnya.
Selain masalah administrasi, kondisi fisik bangunan asrama yang mengalami kerusakan berat juga menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Pemprov Sulsel memastikan bahwa renovasi menyeluruh telah masuk dalam rencana anggaran tahun 2026, bersamaan dengan pemeliharaan dua asrama mahasiswa lainnya di Yogyakarta dan Kendari.
“Total anggaran pemeliharaan sekitar Rp2,2 miliar untuk tiga asrama tersebut. Tahun depan renovasi akan kita laksanakan. Pemprov berkomitmen memastikan asrama kembali layak huni bagi mahasiswa Sulsel,” tegas Winarno.
Dengan penjelasan ini, Pemprov Sulsel berharap publik memahami bahwa proses perbaikan dan pembayaran kewajiban administratif tengah berjalan sesuai mekanisme arus kas dan rencana anggaran daerah. (*)
Komentar