APBD Makassar 2026 Disahkan Rp4,6 Triliun Lebih, Munafri-Aliyah Fokus pada Program Riil dan Kesejahteraan Warga

Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp4,6 triliun lebih. 

Pengesahan tersebut ditandai dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (30/11/2025).

Rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2026 dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman. 

Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan OPD, seluruh anggota DPRD, serta Sekretaris DPRD Makassar Andi Rahmat Mappatoba.

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir, DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota secara resmi menyetujui dan menetapkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah. 

Kesepakatan ini menandai rampungnya seluruh rangkaian pembahasan anggaran serta membuka jalan bagi pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2026.

Dalam dokumen yang disepakati, Pendapatan Daerah Kota Makassar ditetapkan sebesar Rp4.695.138.820.000, sementara Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp5.175.138.820.000. 

Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp480 miliar yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp480 miliar, tanpa pengeluaran pembiayaan. Dengan skema tersebut, SiLPA tahun berkenaan ditargetkan Rp0.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penetapan APBD 2026 mencerminkan komitmen kuat pemerintah kota dan DPRD dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. 

Menurutnya, APBD ini menjadi pondasi penting bagi pembangunan kota yang inklusif, modern, dan berdaya saing.

“Momentum ini menjadi tonggak penting dalam penetapan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar untuk tahun 2026. 

Program yang dijalankan akan lebih fokus pada kebutuhan riil masyarakat dan memberikan dampak langsung di lapangan, terutama bagi warga di wilayah kepulauan,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.

Ia menjelaskan, program-program prioritas disusun berdasarkan aspirasi yang dihimpun langsung dari masyarakat. 

Fokus belanja diarahkan pada sektor-sektor mendasar seperti pendidikan, layanan publik, kesehatan, serta infrastruktur dasar, termasuk pembangunan di pulau-pulau.

Terkait realisasi anggaran tahun berjalan, Munafri mengakui adanya potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akibat kebijakan efisiensi dan belum maksimalnya pelaksanaan sejumlah program. 

Namun, hal tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan dan penyerapan anggaran di tahun 2026.

“Pasti ada potensi SiLPA karena sejak awal kita lakukan efisiensi, dan tidak semua program bisa terlaksana maksimal. Itu akan menjadi bahan evaluasi supaya ke depan lebih optimal,” katanya.

Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Makassar atas kerja keras dan sinergi yang terjalin sepanjang proses pembahasan APBD. 

Ia menilai, meskipun berasal dari latar belakang dan pandangan yang beragam, seluruh pihak mampu mengedepankan kepentingan rakyat.

“Hari ini kita buktikan, ketika rakyat menjadi tujuan utama, perbedaan justru menjadi kekuatan. APBD 2026 bisa ditetapkan tepat waktu sesuai amanat regulasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setiap angka dalam APBD bukan sekadar nominal belaka, tetapi memiliki makna besar dalam kehidupan masyarakat. 

Anggaran tersebut menjadi penopang bagi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta harapan bagi keluarga yang masih berjuang keluar dari kemiskinan.

“Oleh karena itu, kita kawal bersama agar program-program ini benar-benar hadir di tengah masyarakat dan dirasakan manfaatnya secara nyata,” tegas Munafri.

Di akhir sambutannya, Wali Kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan Kota Makassar, terlebih dalam menghadapi agenda pemilihan RT/RW yang akan segera dilaksanakan.

“Saya berharap kegiatan ini berjalan aman, tertib, dan lancar demi kemajuan Kota Makassar yang kita cintai bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menegaskan bahwa penetapan APBD 2026 merupakan bukti nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan alokasi anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Dinamika pembahasan yang cukup intens menunjukkan komitmen bersama untuk menghasilkan dokumen anggaran yang tepat sasaran dan berdampak maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Badan Anggaran juga memberikan sejumlah catatan penting kepada seluruh SKPD agar pelaksanaan program pada 2026 dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku dan prinsip kehati-hatian. 

Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menghindari potensi risiko hukum dan kerugian daerah.

Selain itu, Ray mengingatkan adanya penyesuaian akibat penurunan target pendapatan daerah, termasuk pengaruh penyelesaian dana transfer dari pemerintah pusat. 

Karena itu, SKPD diminta memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dengan mengedepankan efisiensi dan memprioritaskan program berdampak langsung bagi masyarakat.

Seluruh fraksi di Badan Anggaran, kata dia, menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota, termasuk pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan Universal Health Coverage (UHC), perluasan perlindungan bagi pekerja rentan, penguatan urban farming, serta pemberdayaan UMKM.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mengusulkan agar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 disetujui menjadi Peraturan Daerah. Semoga pelaksanaannya memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” tutup Ray.