MAKASSAR, Trotoar.id — Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas secara khusus persoalan kelangkaan ayam broiler yang belakangan ini dikeluhkan masyarakat di sejumlah daerah.
Kelangkaan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kenaikan harga dan terganggunya stabilitas pasokan pangan.
RDP dipimpin oleh Ketua Komisi B Andi Irma yang di dampingi wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Izman Maulan, dan sejumlah anggota Komisi B lainnya.
Rapat berlangsung di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Selasa (6/1/2026), sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor pangan dan peternakan.
Dalam forum tersebut, Komisi B menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan penjelasan dan data terkini.
Hadir di antaranya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinakkeswan) Sulsel, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, serta Ketua Perhimpunan Penyalur Ayam Pedaging (P2AP) Sulsel.
Andi Izman Maulan menyampaikan bahwa RDP ini digelar sebagai respons atas banyaknya laporan masyarakat terkait kelangkaan ayam potong di pasar tradisional maupun modern.
Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya memengaruhi konsumen, tetapi juga pelaku usaha kuliner dan pedagang kecil.
Menurut Andi Izman, DPRD Sulsel perlu memperoleh gambaran utuh mengenai rantai pasok ayam broiler, mulai dari produksi di tingkat peternak, distribusi, hingga penyaluran ke pasar.
Ia menegaskan, kelangkaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena ayam broiler merupakan salah satu sumber protein utama masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Dinakkeswan Sulsel memaparkan kondisi produksi ayam broiler di Sulawesi Selatan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan pasokan, seperti pola produksi peternak, fluktuasi harga pakan, serta pengaturan distribusi ayam hidup dan ayam potong.
Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan Sulsel menjelaskan dampak kelangkaan ayam broiler terhadap ketahanan pangan daerah, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga dan kecukupan konsumsi protein hewani masyarakat.
OPD ini juga menyoroti perlunya langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang.
Dari sisi perdagangan, Disperindag Sulsel mengungkapkan kondisi harga ayam broiler di pasaran yang mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir.
Disperindag menilai perlu adanya koordinasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, terutama pada periode-periode tertentu.
Ketua P2AP Sulsel dalam kesempatan itu turut menyampaikan kondisi di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi penyalur ayam pedaging.
Ia menjelaskan bahwa distribusi ayam broiler sangat dipengaruhi oleh ketersediaan stok di tingkat produsen serta biaya operasional yang terus meningkat.
Komisi B DPRD Sulsel menegaskan akan mengawal tindak lanjut hasil RDP, termasuk mendorong OPD terkait untuk menyusun langkah konkret guna mengatasi kelangkaan ayam broiler.
DPRD juga meminta agar kebijakan yang diambil tidak merugikan peternak maupun konsumen.
Melalui RDP ini, DPRD Sulsel berharap tercipta solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk menjamin ketersediaan ayam broiler di pasaran, menstabilkan harga, serta menjaga ketahanan pangan daerah demi kepentingan masyarakat luas. (*)
Komentar