BONE, Trotoar.id — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bone bukan sekadar agenda seremonial.
Kegiatan tersebut, kata dia, merupakan upaya melakukan “transaksi masalah” berbasis fakta lapangan yang akan dirumuskan dan dibawa ke tingkat nasional.
Hal itu disampaikan Mardiana Rusli yang akrab disapa Ana Rusli saat memberikan arahan dalam kegiatan monitoring di Kabupaten Bone, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga :
Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Bawaslu, khususnya dalam penguasaan manajemen penanganan kasus.
Menurut Ana Rusli, keterbatasan jumlah personel tidak boleh menjadi alasan lemahnya kualitas kerja pengawasan.
Setiap pengawas pemilu dituntut menguasai teknis penyusunan catatan pelanggaran hingga pembuatan resume kasus secara profesional dan akuntabel.
“Secara kelembagaan, kapasitas kita sudah sangat baik dalam manajemen diri. Inti kewenangan Bawaslu ada pada penanganan tindak pidana pemilu. Karena itu, konsolidasi teknis, pengarsipan, dan fungsi arsiparis harus diperkuat. Kita adalah lembaga administratif yang menuntut pertanggungjawaban transparan,” tegas Ana Rusli.
Ia juga memberikan perhatian khusus pada penguatan kapasitas internal, terutama bagi pengawas perempuan. Menurutnya, peningkatan usia harus seiring dengan peningkatan kompetensi dan keberanian mengambil peran strategis lintas divisi.
“Perempuan harus menunjukkan kemampuan. Usia bertambah, maka skill juga harus bertambah. Tantangan baru harus dicoba, baik di bidang kehumasan, analisis hukum, maupun teknis lintas divisi,” ujarnya.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, Alwi, melaporkan bahwa kinerja jajarannya saat ini berada dalam kondisi yang kondusif dan produktif.
Ia menyebut konsolidasi demokrasi di Kabupaten Bone berjalan inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Bawaslu Kabupaten Bone berada dalam suasana kerja yang sangat baik. Teman-teman bekerja maksimal.
Konsolidasi demokrasi kami lakukan dengan melibatkan mahasiswa, media, dan para pemangku kepentingan lainnya. Diskusi-diskusi tersebut menjadi salah satu program unggulan kami,” ungkap Alwi.
Selain penguatan partisipasi publik, Alwi menegaskan pihaknya terus mengawal isu-isu strategis, khususnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan berbagai pihak.
Senada dengan penekanan pada penguatan SDM, Anggota Bawaslu Kabupaten Bone, Dr. Kamridah Habe, menilai tantangan pengawasan pemilu ke depan semakin kompleks, terutama di ruang digital. Ia menyoroti ketatnya pertarungan narasi di media yang menuntut kesiapan kualitas SDM yang seimbang.
“Kami merekomendasikan agar Bawaslu Provinsi mempertimbangkan alokasi anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas pengawas, sehingga terjadi keseimbangan antara kuantitas dan kualitas, terutama dalam menghadapi dinamika media dan ruang digital,” kata Kamridah.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi pemantik bagi Bawaslu Kabupaten Bone untuk terus bertransformasi menjadi lembaga pengawas pemilu yang adaptif, profesional, dan akuntabel dalam menjawab tantangan demokrasi ke depan.
Komentar