MAKASSAR, Trotoar.id — Pengurus Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan dukungan terhadap langkah penataan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya menegakkan tata ruang dan menciptakan wajah kota yang lebih tertib.
Dukungan itu disampaikan Ketua IAP Sulawesi Selatan, Firdaus, saat bersilaturahmi dengan Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Kamis (26/2/2026).
Firdaus menegaskan, pada prinsipnya IAP mendukung kebijakan penertiban lapak PKL yang berdiri di atas drainase, trotoar, dan ruang publik lainnya, sepanjang tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan serta menjamin keberlanjutan mata pencaharian pedagang.
“Bagi kami, apa yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam hal penertiban lapak di atas drainase dan ruang publik tentu kita dukung. Tujuannya adalah menata pembangunan kota agar lebih baik, tertib, dan terarah,” ujarnya.
Ia berharap Makassar dapat menjadi percontohan di kawasan timur Indonesia dalam penataan PKL yang humanis dan berbasis tata ruang.
Menurutnya, di sejumlah daerah kebijakan penertiban kerap memicu penolakan karena kurangnya pendekatan dialogis dan perencanaan yang matang.
Firdaus mengapresiasi pendekatan yang dilakukan Pemkot Makassar melalui pemerintah kecamatan dan kelurahan yang mengedepankan dialog dan komunikasi intensif dengan pedagang sehingga tidak menimbulkan gesekan sosial.
“Kita ingin Makassar menjadi contoh bagaimana menata PKL secara lebih baik dan tertib tanpa menimbulkan konflik sosial,” harapnya.
Sebagai organisasi profesi di bidang perencanaan wilayah dan kota, IAP memandang terdapat dua pendekatan utama dalam kebijakan penataan PKL. Pertama adalah pendekatan tata ruang.
PKL pada dasarnya memanfaatkan ruang publik seperti trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum, sehingga penanganannya harus berbasis pendekatan spasial yang sesuai peruntukan.
“Orientasinya adalah menciptakan kota yang tertib, asri, indah, dan estetik. Pemanfaatan ruang publik harus sesuai dengan peruntukannya,” jelas Firdaus.
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya pendekatan kedua, yakni pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM.
Jika relokasi dilakukan, maka lokasi baru harus sesuai rencana tata ruang dan memiliki aksesibilitas serta potensi ekonomi yang memadai.
“Lokasi relokasi harus tetap strategis dan memberikan dampak positif bagi peningkatan daya beli masyarakat,” tambahnya.
IAP juga menyoroti masih minimnya pemahaman masyarakat di tingkat akar rumput terkait tata ruang.
Ke depan, Firdaus berharap setiap kecamatan hingga kelurahan memiliki sumber daya manusia yang memahami aspek perencanaan agar kebijakan penataan kota dapat tersosialisasi dengan baik hingga tingkat RT/RW.
Dalam kesempatan itu, IAP Sulawesi Selatan turut mengundang Wali Kota Makassar untuk menghadiri buka puasa bersama yang akan dirangkaikan dengan diskusi publik mengenai penataan PKL pada 9 Maret 2026 atau 19 Ramadan 1447 Hijriah.
Sementara itu, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa kebijakan penataan PKL bukan bertujuan mematikan mata pencaharian warga, melainkan menghadirkan keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
“Penataan PKL tidak semata-mata bersifat penertiban, tetapi disertai langkah solutif melalui penyediaan lokasi khusus yang lebih tertata dan representatif agar para pedagang tetap dapat berusaha,” ujarnya.
Pemkot Makassar juga tengah mengidentifikasi sejumlah aset pemerintah kota yang berpotensi dimanfaatkan, termasuk kawasan Lapangan Karebosi, serta membuka opsi pengadaan lahan baru khusus bagi PKL ke depan sebagai solusi jangka panjang penataan ruang kota.
Komentar