Munafri Paparkan Konsep Akselerasi Pembangunan Makassar 2027 Lewat Empat Pilar Strategis

MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan arah dan konsep akselerasi pembangunan Kota Makassar tahun 2027 dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar 2027.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kota Makassar tersebut berlangsung di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/3/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Ketua DPRD Makassar Supratman, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran kepala SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah untuk menyelaraskan, mengklarifikasi, serta menyepakati prioritas pembangunan tahun 2027.

Menurutnya, forum ini juga memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga dokumen tahunan pembangunan daerah.

“Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum strategis yang menentukan arah pembangunan Kota Makassar pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dalam mewujudkan visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan,” ujarnya.

Munafri menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan arah pembangunan nasional maupun provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam konteks tersebut, Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia memiliki peran penting sebagai lokomotif pembangunan regional.

Karena itu, tema RKPD Kota Makassar Tahun 2027 yang diusung adalah “Akselerasi pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, SDM, dan pelayanan publik berbasis digital menuju Makassar unggul dan berkelanjutan.”

Munafri menegaskan bahwa tema tersebut menjadi arah strategis sekaligus komitmen kolektif bahwa tahun 2027 merupakan periode percepatan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas, integrasi, serta keberlanjutan.

Empat Pilar Pembangunan

Dalam pemaparannya, Munafri menjelaskan empat pilar utama yang menjadi fokus kebijakan pembangunan Kota Makassar pada tahun 2027.

Pertama, akselerasi pembangunan infrastruktur perkotaan.

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berketahanan terhadap risiko bencana.

Fokusnya meliputi peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas antarwilayah, revitalisasi sistem drainase untuk mengurangi genangan dan banjir, serta penguatan transportasi publik yang terintegrasi.

Kedua, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Kebijakan ini mencakup peningkatan ruang terbuka hijau, modernisasi sistem pengelolaan sampah menjadi energi melalui pembangunan PSEL, peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program diarahkan pada penurunan prevalensi stunting, penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan vokasi, serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern dan ekonomi digital.

Keempat, transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Kebijakan ini meliputi integrasi layanan perizinan dan administrasi kependudukan berbasis sistem informasi, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta integrasi data kota melalui sistem Satu Data Makassar.

Munafri menegaskan bahwa empat pilar tersebut bertujuan mewujudkan Makassar yang unggul dan berkelanjutan.

Unggul dimaknai sebagai meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya daya saing daerah, serta penguatan investasi dan sektor unggulan sehingga Makassar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Sementara berkelanjutan dimaknai sebagai terjaganya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Penekanan kepada Perangkat Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh perangkat daerah.

Pertama, memastikan konsistensi antara RKPD 2027 dengan target dan indikator dalam RPJMD.

Kedua, menyusun program yang berorientasi pada hasil (outcome oriented) dan berbasis kinerja.

Ketiga, mengutamakan efisiensi belanja daerah dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Keempat, memperkuat integrasi lintas sektor serta kolaborasi multipihak.

“Perencanaan yang baik adalah fondasi bagi pelaksanaan yang efektif,” tegasnya.

Munafri juga mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis data agar RKPD 2027 benar-benar menjadi instrumen percepatan pembangunan daerah.

“Mari kita pastikan RKPD 2027 menjadi instrumen akselerasi pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif,” ujarnya.

Komitmen Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memastikan setiap perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, Musrenbang menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua DPRD Makassar Supratman menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD Kota Makassar 2025–2029 telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta program strategis nasional dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurutnya, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan dalam Musrenbang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.

Substansi pokok-pokok pikiran tersebut mencakup berbagai isu strategis, di antaranya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan sosial.

“Koordinasi dan sinergi antara pemerintah, DPRD, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting agar pembangunan daerah berjalan terpadu dan berkelanjutan,” tutup Supratman. (*)