Makassar, Trotoar.id — Sejumlah anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti realisasi program, capaian kinerja, serta serapan anggaran Dinas Pendidikan dalam rapat evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang digelar bersama Dinas Pendidikan tersebut berlangsung dinamis, dengan sejumlah anggota dewan mencecar penjelasan terkait ketidaksesuaian data yang disajikan dalam laporan.
Anggota Fraksi Partai NasDem, Muhammad Machmud, secara tegas meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan revisi terhadap dokumen LKPJ.
Ia menilai terdapat sejumlah data yang tidak sinkron dengan kondisi di lapangan.
“Kami minta data ini direvisi, karena ada beberapa hal yang kami temukan tidak sinkron dan tidak sesuai dengan yang dilaporkan,” tegasnya dalam rapat.
Menurutnya, akurasi data menjadi hal krusial dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, mengingat dokumen tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus rujukan dalam penyusunan kebijakan ke depan.
Komisi E menilai penting bagi Dinas Pendidikan untuk melakukan perbaikan dan validasi data secara menyeluruh, agar laporan yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi riil pelaksanaan program di lapangan.
Selain itu, dewan juga menekankan agar setiap program dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan.
Rapat evaluasi ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. (*)
Komentar